Banda Aceh – Upaya pengendalian inflasi daerah terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor. Dandim 0101/Kota Banda Aceh yang diwakili oleh Danramil 03/Lhoknga Mayor Inf Singgih Junaidi menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang dilaksanakan secara virtual, bertempat di Ruang Media Center Gedung A Lantai I Kantor Wali Kota Banda Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Senin (22/6/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta mengantisipasi potensi kenaikan inflasi di daerah. Kehadiran unsur TNI dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh sejumlah unsur Forkopimda dan instansi terkait, di antaranya Wali Kota Banda Aceh yang diwakili oleh Asisten II Faisal S, STP, Kapolresta Banda Aceh yang diwakili Kompol Ridwan, Kadishub Kota Banda Aceh yang diwakili Kabid DLH Muchlis, Kabag Ekosda Harisman, perwakilan dari DP2KB Iskandar, Inspektorat yang diwakili Antoni, serta Dinas Sosial yang diwakili Fhaiza Yuni.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa, kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang menyampaikan perkembangan terkini terkait kondisi inflasi nasional dan daerah, serta langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga.
Dalam paparannya, ditekankan pentingnya kolaborasi antar instansi, optimalisasi peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta pemantauan secara intensif terhadap distribusi dan ketersediaan bahan pokok di pasar. Selain itu, pemerintah daerah juga diimbau untuk terus melakukan inovasi dalam menjaga kestabilan harga dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Mayor Inf Singgih Junaidi menyampaikan bahwa TNI, khususnya melalui satuan kewilayahan, siap mendukung upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Menurutnya, Babinsa di lapangan memiliki peran penting dalam memonitor kondisi wilayah, termasuk perkembangan harga kebutuhan pokok serta membantu pelaksanaan program-program pemerintah.
Kegiatan rapat koordinasi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, serta seluruh stakeholder dalam menghadapi tantangan inflasi di tahun 2026. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan langkah-langkah pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.