Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

DPR Aceh dan DPR RI Lakukan pertemuan bahas terkait anggaran PON 2024 Aceh-Sumut

Kamis, 16 November 2023 | 19.18 WIB Last Updated 2023-11-23T06:20:40Z
DPR Aceh dan DPR RI melakukan pertemuan membahas terkait anggaran PON 2024 Aceh-Sumut. (Foto: Dok. DPRA).
BANDA ACEH
– Anggota DPRA dari Komisi V yang dipimpin oleh M Rizal Falevi Kirani bertemu dengan Anggota Komisi X DPR RI di Jakarta pada Rabu 15 November 2023. Pertemuan tersebut membahas anggaran pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh – Sumut tahun 2024.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut sangat besar.

Rizal Falevi Kirani dari DPRA mengatakan, kondisi keuangan APBA tidak memungkinkan untuk melaksanakan PON. Oleh karena itu, ia berharap adanya dukungan dari APBN agar PON di Aceh dapat terlaksana dengan anggaran yang memadai.

“Kami ingin bukan hanya melakukan rehabilitasi, tetapi juga membangun fasilitas yang mampu meninggalkan jejak sejarah. Di beberapa provinsi yang menjadi tuan rumah, mereka membangun fasilitas baru seperti stadion dengan alokasi anggaran yang besar, hal itu tidak mungkin dilakukan dengan APBA,” ujar Rizal Falevi Kirani, dikutip Theacehpost.com di laman resmi DPR Aceh, Kamis 16 November 2023.

Illiza Sa’aduddin Djamal dari Komisi X DPR RI menambahkan, pihaknya memahami kondisi keuangan negara yang tengah menghadapi pembayaran utang dan lainnya. Namun, ia kecewa dengan alokasi anggaran yang minim untuk Aceh.

Ia juga menilai penundaan dari pemerintah Aceh dalam mengusulkan anggaran untuk venue, fasilitas PON, dan lainnya turut mempersulit situasi.

“Meskipun waktu yang tersisa hanya beberapa bulan dan proses lelang venue masih berlangsung, kami tetap berharap semuanya dapat diselesaikan. Namun, anggarannya sangat tidak mencukupi,” ujar Illiza.

Kedua pihak sepakat untuk melakukan pembahasan lanjutan dengan Badan Anggaran DPR RI. Mereka juga berharap agar pemerintah Aceh melakukan upaya lebih intensif dalam koordinasi dengan pemerintah pusat dan legislatif, baik DPR RI maupun DPRA, guna menjaga sinergi dan kesatuan dalam menjalankan PON dengan baik.[***]

News

×
Berita Terbaru Update