Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Terkait Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Ini Kata Ketua DPP HKTI Aceh

Jumat, 21 Agustus 2020 | 19.03 WIB Last Updated 2020-08-21T12:03:57Z
Banda Aceh - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh menggelar rapat koordinasi terkait temuan hasil investigasi kelangkaan pupuk di Aceh, pada Rabu 19 Agustus 2020 di ruang rapat Kantor Ombusdman RI Perwakilan Aceh.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Ombudsman RI Aceh, Dr Taqwaddin Husin beserta jajarannya, Anggota Komisi IV DPR RI, T A Khalid, Ketua DPP HKTI Aceh, Keuchik Usman AR, Wakil Ketua, Aditya, perwakilan dari Distanbun Aceh dan Bappeda Aceh.

Dalam rapat tersebut turut dibahas beberapa temuan kelangkaan pupuk subsidi di tiga Kabupaten yang menjadi sampel investigasi Ombudsman RI Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya dan Nagan Raya. Adapun metode dalam pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. 

Ketua DPP HKTI Aceh, Keuchik Usman AR angkat bicara terkait hal tersebut, ia mengatakan itu bukan rahasia umum lagi dan dirinya sudah pernah membahas terkait persoalan pupuk di Aceh bersama Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) dan Perwakilan PT PIM di Jakarta. Katanya pada media ini (21/8).

Ia berkomitmen untuk fokus dan berusaha mencari jalan keluar terkair temuan tersebut, dan berusaha berkoordinasi dengan Kementerian dan pihak-pihak terkait melalui DPN HKTI di Jakarta. Ujarnya.

"Karena demi petani apapun akan kita lakukan, apalagi apa yang mereka kerjakan hasilnya bermanfaat bagi semua orang. Malahan di Aceh Besar, beberapa kelompok tani binaan HKTI Aceh itu kita berikan pupuk secara gratis yang saya beli dari uang pribadi, guna mendukung dan menyemangati mereka dalam melakukan penanaman," cetus Keuchik Usman AR.

Keuchik Usman AR juga meminta agar Dinas Pertanian baik di Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota, agar dapat benar-benar mendata para kelompok tani penerima manfaat bantuan pupuk bersubsidi. 

"Pupuk bersubsidi dan bantuan-bantuan dalam bentuk hibah terkait pertanian, tentunya harus diberikan kepada kelompok-kelompok tani berbadan hukum jelas yang benar-benar petani," pesan Ketua DPP HKTI Aceh.

Lanjutnya, ia juga meminta agar Plt Gubernur Aceh dan Bupati/Wali Kota agar dapat ikut ambil andil dalam penyelesaian persoalan kelangkaan pupuk tersebut, karena perlu peran seluruh stakeholder untuk menuntaskan hal tersebut demi kesejahteraan petani, juga tentunya dapat memenuhi ketersediaan pangan di Provinsi Aceh bahkan bisa membantu daerah lain di Indonesia. Tutup Keuchik Usman AR. [Red]

News

Kabar Aceh

×
Berita Terbaru Update