"Agar menghormati kekhususan Aceh dalam setiap kebijakan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi (migas). khususnya di kawasan Blok South Andaman." ujarnya. Dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (11/7/2026),
Desakan tersebut disampaikan Fathur menyusul penandatanganan dokumen Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo Blok South Andaman oleh Menteri ESDM yang dinilainya belum mencerminkan semangat penghormatan terhadap kekhususan Aceh.
Fathur menilai kebijakan tersebut belum berpihak pada kepentingan rakyat Aceh, terutama dalam aspek pengelolaan sumber daya migas yang berada di wilayah Aceh.
"Untuk itu, sebagai rakyat Aceh saya meminta dan mendesak Bahlil agar segera merevisi persetujuan dokumen Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo Blok South Andaman dengan poin-poin yang memberikan rasa keadilan terhadap rakyat Aceh," kata Fathur.
Menurutnya, setiap kebijakan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di Aceh seharusnya disusun dengan mengedepankan prinsip keadilan serta penghormatan terhadap kekhususan yang dimiliki daerah tersebut.
Fathur juga menilai pemerintah pusat perlu melibatkan Pemerintah Aceh secara lebih aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan migas. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan yang diambil tidak mengabaikan aspirasi masyarakat Aceh.
"Apa yang dilakukan Bahlil tidak mencerminkan semangat keadilan, penghormatan terhadap kekhususan Aceh, serta melibatkan pemerintah daerah dalam setiap pengambilan keputusan yang strategis. Harusnya pengelolaan sumber daya migas di Aceh mencerminkan prinsip-prinsip tersebut," ujarnya.
Ia menegaskan Aceh memiliki status kekhususan yang lahir dari sejarah panjang dan telah diatur dalam kerangka hukum nasional. Karena itu, menurutnya, kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan sektor strategis seperti migas semestinya memperhatikan semangat desentralisasi dan kekhususan tersebut.
"Saya mendesak Bahlil dapat meninjau kembali persetujuan dokumen PoD I Lapangan Tangkulo Blok South Andaman dengan mengakomodasi kepentingan Aceh, sehingga pengelolaan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat daerah," tegas Fathur.
"Penghormatan terhadap kekhususan Aceh bukan hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga menjadi bentuk komitmen pemerintah pusat dalam membangun hubungan yang harmonis dengan daerah serta memastikan pengelolaan kekayaan alam berjalan secara adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat Aceh," tambah Fathur sekaligus menutup keterangannya.
