Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Pemerintah Aceh Resmi Minta Bantuan NGO Asing

Minggu, 14 Desember 2025 | 17.24 WIB Last Updated 2025-12-14T10:24:30Z
Banda Aceh — Pemerintah Aceh secara resmi membuka ruang kerja sama serta meminta dukungan lembaga kemanusiaan, termasuk NGO internasional, guna mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.

Jubir Pemerintah Aceh, Muhammad MTA menjelaskan. Hingga saat ini, tercatat 77 lembaga telah terlibat aktif dengan mengikutsertakan 1.960 relawan dalam respon kebencanaan di Aceh.Seluruh lembaga dan relawan tersebut terdata secara resmi melalui Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh, yang terdiri atas lembaga lokal, nasional, dan internasional.

“Pemerintah Aceh memperkirakan jumlah keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah seiring berjalannya proses penanganan darurat dan pemulihan,” ungkap Muhammad MTA dalam rilis, Minggu 14 Desember 2025.

“Atas nama masyarakat Aceh dan para korban terdampak bencana, Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas niat baik serta kontribusi seluruh lembaga dan relawan yang telah hadir dan bekerja di lapangan,” sambung Muhammad MTA.

Lebih lanjut, Muhammad MTA mengaku, kehadiran mereka diharapkan dapat semakin memperkuat upaya kedaruratan dan pemulihan yang saat ini tengah dilakukan oleh berbagai institusi pemerintah, di antaranya TNI, Polri, BNPB, BPBA Aceh, Basarnas, pemerintah kabupaten/kota, serta organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan masyarakat Aceh secara mandiri.

Sejumlah lembaga yang telah terdaftar dan aktif di Desk Relawan BNPB antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, serta sejumlah lembaga lainnya.

“Secara khusus, Pemerintah Aceh juga telah menyampaikan permintaan resmi kepada beberapa lembaga internasional, seperti UNDP dan UNICEF, untuk turut terlibat dalam proses pemulihan. Permintaan ini didasarkan pada pengalaman serta peran strategis lembaga-lembaga tersebut dalam penanganan bencana besar, termasuk pada peristiwa tsunami Aceh 2004,” ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Aceh menegaskan bahwa berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan akan terus dilakukan secara terkoordinasi dan berada di bawah supervisi Pemerintah Pusat. Seluruh elemen diharapkan dapat terus bersatu dan bersinergi demi mewujudkan Aceh yang lebih baik dan bangkit dari bencana.

“Semangat kebersamaan dan gotong royong menjadi kunci utama dalam proses pemulihan ini,” ujar Muhammad MTA, Juru Bicara Pemerintah Aceh.

News

Kabar Aceh

×
Berita Terbaru Update