Pada kesempatan tersebut, Pj Walikota turut didampingi oleh Kepala Badan Kesbangpol Heru Triwijinarko, Kadisdikbud Sulaiman Bakri, Kadispora Reza Kamilin, dan Kabag Hukum Setdako Banda Aceh Muchsin.
Ketua rombongan Yunita Imelda selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada BPIP, mengatakan, kedatangan pihaknya kali ini beragendakan pembahasan internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai pancasila dalam pembentukan peraturan daerah.
Perda yang dimaksud Yunita, yakni pembentukan perda berdasarkan Pancasila, dapat berupa perda pada bidang perekonomian, maritim, dan investasi. “Selain itu juga dapat mengusulkan pembentukan Perda Pancasila dan Wawasan Kebangsaan,” ujarnya.
“Kemudian juga soal mata ajar pancasila di sekolah PAUD hingga sekolah menengah dan kegiatan paskibraka di Kota Banda Aceh mulai dari seleksi sampai pengiriman ke pusat. Utamanya alokasi anggaran dan kegiatan. Tiga poin ini ingin kami diskusikan dengan Pak Wali, sejauh mana perkembangannya di Banda Aceh.”
Menurutnya, di banyak daerah di Indonesia, perda Pancasila dan Wawasan Kebangsaan masuk ke dalam prolegda atas inisiatif legislatif, “Atau bisa langsung inisiatif eksekutif terkait Ranperda lainnya terutama bidang perekonomian, maritim, dan investasi,” ujarnya.
Terkait dengan Mata Ajar Pancasila yang merupakan salah satu program BPIP, ia mengatakan bertepatan dengan hari lahir pancasila pada 1 Juni 2023, pihaknya akan meluncurkan modul mata ajar pancasila bagi sekolah-sekolah.
Selain itu, BPIP juga siap memberikan materi terkait indikator nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan daerah, bukan hanya mengenai perda pancasila dan wawasan kebangsaan. “Kita juga siap memberikan bimtek/workhsop Indikator Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Daerah khususnya Daerah Istimewa Aceh dan Bimtek/workshop lainnya dalam Penyelenggaraan PIP,” ujarnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Bakri Siddiq menyatakan kesiapan Pemko Banda Aceh dalam menyukseskan program BPIP. Tagline Aceh aceh Meutaloe Wareh Gaseh-Meugaseh Bila-Meubila, yang diusungnya sedar menjabat sejalan dengan sila ketiga Pancasila.
“Kemudian kita di Banda Aceh telah mendeklarasikan kampung kerukunan umat beragama dan tugu pancasila di Gampong Peunayong yang mayoritas dihuni oleh etnis Tionghoa,” ujarnya.
Ia pun berkomitmen untuk menjadikan Banda Aceh sebagai kota toleran di Indonesia. “Dan kami optimis karena kerukunan hidup antar umat beragama di Banda Aceh telah teruji selama ratusan tahun. Tak pernah ada konflik berbasis sara di sini. Kotanya adem-ayem dan kertoraharjo (damai dan makmur),” sebut Bakri Siddiq.
Sebagai informasi, BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan Ideologi Pancasila. (*)
