Azhari berang dengan Pemerintah Provinsi Aceh, karena anggaran untuk meningkatkan program pemberdayaan ekonomi eks kombatan melalui BRA dinilai tidak wajar.
Cage menjelaskan, dari usulan Rp 550 miliar, hanya Rp 24 miliar yang diberikan TAPA untuk program BRA pada 2023 mendatang.
Anggaran sebesar itu, kata Azhari Cagee, hanya cukup untuk gaji aparatur, operasioal kantor, perjalanan dinas, kegiatan hari damai Aceh, dan beberapa lainnya.
Sedangkan BRA, diamanahkan oleh UUPA untuk mengurus pemberdayaan dan kesejahteraan tiga komponen; eks kombatan, tapol napol, dan masyarakat korban konflik.
“Kalau begini kondisinnya lebih baik bubarkan saja BRA, dari pada BRA jadi tempat pengaduan eks kombatan, tapi tidak bisa kita berikan program apapun,” ujarnya.
“Yang ada akan terjadi perkelahian, sumpah serapah pada BRA, karena ketidaktersediaan anggaran untuk pemberdayaan ekonomi tiga komponen,” jelasnya
Dikatakan, ketiganya terdiri dari eks kombatan, tapol napol, dan masyarakat korban konflik.
Azhari Cagee mengungkapkan pada awal 2022, Kesekretariatan BRA diminta membuat renja (rencana kerja) untuk tahun 2023.
Kemudian, BRA mengajukan program untuk tahun 2023 dengan anggaran sebesr Rp 555 miliar.
“Kita ajukan Rp 555 miliar, karena banyak program, terutama pembangunan kebun sawit eks kombatan, rehabilitasi korban konflik, dan pemberdayaan ekonomi lainnya,” kata dia.
Namun, katanya, dalam perjalanan waktu, pihak TAPA memberikan pagu anggaran untuk BRA hanya Rp 55 miliar dari usulan Rp 555 miliar.
Kemudian ,BRA tak mempersoalkan dengan langsung menyesuaikan program dengan pagu sebesar itu.
“Kita tetap fokus pada pembangunan kebun eks kombatan, yaitu kebun sawit dan kopi, juga rehabilitasis korban korban konflik, bantuan sosial, dan lainnya,” kata dia.
Belakangan kata Azhari Cagee, TAPA kembali mengurangi pagu dari Rp 55 miliar menjadi Rp 50 miliar.
Celakanya, kata dia, pada 24 Mei lalu, BRA dipanggil kembali.
Ternyata dari Rp 50 miliar yang sebelumnya disetujui, hanya hanya Rp Rp 24,8 miliar.
“Ini sebuah dilema bagi BRA, karena kalau anggaran segini, ini nyaris tidak bisa kita lakukan apapun,” kata dia.
Anggaran sebesar itu, jelas Azhari Cagee jika dirincikan hanya cukup untuk untuk gaji PNS sebesar Rp 6 miliar, tenaga kontrak Rp 2 miliar, anggota badan Rp 7 miliar dan KKR Rp 4 miliar.
Kemudian, hari damai Aceh Rp 1 miliar, operasional kantor Rp 2 miliar, perjalanan dinas Rp 1,5 miliar, dan rakor dua kali sebesar Rp 500 juta.
“Sehinga keseluruhannya lebih kurang Rp 24 miliar,” jelasnya.
“Kalau begini terus kondisinya Pemerintah Aceh tidak menganggarkan sewajarnya, maka otomatis program pemberdayaan ekonomi eks komtaban tidak bisa dilaksanakan,” katanya.
“kalau begini kondisinnya lebih baik BRA dibubarkan saja,” tegasnya.
Mantan Ketua Komisi I DPRA itu juga mengatakan, selama ini dirinya gencar turun ke lapangan menjumpai bupati untuk mempercepat sertifikasi tanah untuk eks kombatan.
Menurutnya, pada peringatan damai nanti, ada sekitar 3.000 hektare lahan yang telah disertifikasi untuk diserahkan.
“Tapi kalau kondisi begini, pembangunan kebun untuk eks kombatan di tahun 2023 akan terkendala,” jelasnya.
“Untuk apa juga BRA jika tidak ada anggaran, lebih baik dibubarkan saja,” katanya lagi.
“Ini saya paparkan supaya masyarakat tahu, eks kombatan tahu, masyakakat korban konflik dan tapol, napol tahu,” tutup Cagee.
Sumber : Serambinews.com
