Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRK Banda Aceh, Usman, dihadiri Ketua Komisi I, Musriadi, Wakil Ketua Komisi I, Irwansyah Amd, Sekretaris Komisi, M Arifin, serta anggota komisi, Tuanku Muhammad dan Syarifah Munirah. Dari kalangan eksekutif hadir Asisten I Pemko Banda Aceh Bidang Pemerintahan, Faisal, Kabag Hukum, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Banda Aceh, Dwi Putrasyah, serta jajarannya. Hadir juga para camat se-Kota Banda Aceh, dari KIP Kota Banda Aceh, Bawaslu, para kapolsek, dan koramil.
Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh, Musriadi, menyampaikan rapat tersebut untuk menindaklanjuti adanya peraturan wali kota (perwal) yang merupakan turunan Qanun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemilihan Keuchik Serentak.
“Yang kita undang hari ini adalah elemen-elemen yang terlibat terhadap penyelenggaraan pemilihan keuchik serentak, seperti KIP, para camat, kapolsek, koramil, dan lainnya,” sebut Musriadi.
Musriadi menuturkan, dalam hal tersebut khususnya Komisi I memiliki tanggung jawab moral dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan keuchik serentak di Kota Banda Aceh.
“Kita berharap semua regulasi yang dibuat harus bisa disosialisasikan hingga ke bawah, selain itu tujuan rapat ini juga untuk menyinergikan dan menyamakan persepsi-persepsi terhadap regulasi itu sendiri,” katanya.
Musriadi berharap tahapan penyelenggaraan pemilihan keuchik secara serentak sudah berjalan, tetapi terdapat beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut dapat menjadi referensi terhadap pemilihan keuchik tersebut.
“Oleh karenanya, sikap proaktif penyelenggara ini menjadi penting agar tidak terjadinya konflik antarcalon atau konflik antarpenyelenggara terhadap keterlibatan pemilu tersebut,” tutur politisi PAN itu.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRK Banda Aceh, Usman, berharap pelaksanaan pemilihan keuchik secara serentak dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Ia juga memastikan anggaran untuk pemilu tersebut terpenuhi serta pengawasan yang ketat.
“Kita berharap proses pemilihan keuchik ini berjalan dengan sukses, kepada dinas dan instansi terkait, pastikan anggaran untuk kegiatan tersebut terpenuhi,” jelas Usman. (Parlementaria)
