Atas permasalahan tersebut Anggota Komisi II DPR Aceh Yahdi Hasan meminta Pemerintah Aceh harus tanggap dan turun tangan mencari solusi agar patani dan pekebun di Aceh tidak terus merosot hasil panen apalagi dalam kondisi pandemi covid 19 yang hingga kini belum usai.
“Saat ini ada kelangkaan pupuk, tentu kita harus jeli terhadap masyarakat yang mana yang berhak mendapatkan pupuk subsidi,harus jelas. Karena setahu saya masyarakat yang berkebun yang dua hektar kebawah yang memakai pupuk subsidi. Jika kita lihat sendiri ada sawit seratus hektar pun pakai subsidi,” ungkap Yahdi pada media ini, Kamis (05/08/2021) di Banda Aceh.
Yahdi mengharapkan tidak ada lagi persoalan pupuk subsidi yang tidak tepat sasaran dan harus dituntaskan. Karena selama ini program pemerintah untuk masyarakat bawah, tapi dalam pelaksanaanya yang menerima orang menengah ke atas mengingat di dataran Gayo banyak yang pekerjaannya berkebun.
Sambung Yahdi, sebenarnya dalam RDKA, sejumlah Anggota DPR Aceh sudah menyampaikan sistem penyalurannya, karena pupuk subsidi dari pemerintah pusat hanya 36 persen . Selebihnya bantuan dari provinsi dan kabupaten/kota.
“Karena setiap tahun kita sidak ke gudang. Hampir semua kabupaten mempunyai kelebihan pupuk meskipun penyalurannya sedang berjalan dari pabrik ke daerah. Tapi masyarakat sudah menjerit tidak ada pupuk. Kita harus mengontrol ini semua, secara serius dan SKPA juga harus terlibat untuk memonitor penditribusiannya,” harap Yahdi.
Yahdi menjelaskan sistem pembelian satu karung pupuk urea, harus ada gandengannya. Permasalahnya gandengannya terkadang tidak diperlukan masyarakat karena bermanfaat harus dibeli juga termasuk di Aceh Tenggara dan Gayo Lues.
“Hari ini ada lagi, saya tidak tahu aturannya dari mana. Petani yang ingin membeli pupuk urea harus gandeng pupuk lain saat membeli padahal pupuk yang digandeng itu tidak diperlukan. Kalau tidak kita beli gandeng itu tidak dapat,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu Pekebun di Gayo Lues Muslim mengakui setiap membeli pupuk subsidi diharuskan membeli gandengan misalnya ketika membeli pupuk jenis Urea dibarengi dengan pupuk NPK.Namun, karena tidak diperlukan sehingga pupuk NPK ini mubazir alias tidak bisa kami pakai untuk tanaman PAJALE (Padi,Jagung,Kedelai).
“Sehingga apa yang kami rencanakan ini gagal karena pemupukan terhadap tanaman kami berkurang dan ini akan berimbas pada hasil panen nantinya,” ungkapnya.
Muslim mengharapkan kepada pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Dinas Perdagangan dan Koperasi agar bisa membuat aturan yang baku terhadap proses pendistribuian pupuk ini sehingga tidak merugikan para petani dan pekebun.(Parlementaria)
