Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Achris Sarwani mengatakan, Dalam lima tahun terakhir, perekonomian Aceh Barat mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 6,29%. Di masa pandemi (2020) Aceh Barat masih mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi (1,87%) ditengah kontraksi ekonomi Aceh dan Nasional. Lapangan Usaha (LU) pertanian dan kehutanan memberikan kontribusi terbesar pada struktur perekonomian.
Ia menjelaskan, secara nominal, pembiayaan perbankan di Aceh Barat terus mengalami peningkatan sampai tahun 2019, namun mengalami penurunan pada 2020. Porsi pembiayaan masih didominasi untuk penggunaan konsumtif (jenis penggunaan), dan sektor pertanian (berdasarkan LU). Total pembiayaan perbankan di Aceh Barat berada di urutan ke-5 (lima) dari 23 Kab/Kota pada tahun 2020.
"Investasi di Aceh Barat masih didominasi oleh PMDN. Investasi di Aceh Barat didominasi pada sektor pengadaan listrik dan gas, perdagangan besar dan eceran, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan." ujarnya.
Ia mengatakan, tingkat kemiskinan di Kab. Aceh Barat masih lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Aceh. Meskipun demikian, terlihat tren penurunan kemiskinan di Aceh Barat. Dalam kurun waktu 2010-2017 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Aceh Barat berada di bawah Provinsi Aceh. Namun setelah tahun 2017, TPT Aceh barat berada diatas Provinsi Aceh.
Menurutnya jika dilihat berdasarkan kota pantauan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Aceh, Inflasi tertinggi pada bulan Mei 2021 terjadi di kota Lhokseumawe sebesar 3,18% (yoy), disusul kemudian kota Meulaboh yang mengalami inflasi sebesar 2,73% (yoy). Dalam 2 tahun terakhir, inflasi Kota Meulaboh merupakan yang tertinggi di Aceh. Pada bulan Mei 2021, inflasi tahunan tercatat lebih rendah dari tiga tahun sebelumnya.
"Dalam tiga tahun terakhir, inflasi di Kota Meulaboh terutama saat idul Adha, seringkali disebabkan oleh komoditas bahan pangan, utamanya komoditas pada kelompok ikan, cabai, dan telur ayam ras." ungkapnya.
Sementara Bupati Aceh Barat, H. Ramli MS, yang disampaikan oleh Sekda Aceh Barat mengatakan, Sektor perekonomian masih menghadapi ujian yang sangat berat, akibat pandemi Covid-19 yang telah menghantam berbagai sektor ekonomi di berbagai wilayah, tak terkecuali di Aceh Barat.
"Pandemi telah membuat ekonomi menjadi lesu, yang tentunya berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat Aceh Barat, terutama yang terdampak langsung oleh pandemi Covid-19."ujarnya.
Ia menambahkan, Peranan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) semakin krusial di tengah pandemi ini. Melalui berbagai program kerja yang dimiliki oleh SKPK dan instansi yang tergabung dalam TPID, diharapkan dapat mengendalikan inflasi sehingga pendapatan masyarakat Aceh Barat tidak tergerus akibat kenaikan harga.
"Dalam mengendalikan inflasi, sebagaimana arahan Tim Pengendali Inflasi Pusat, TPID Aceh Barat menerapkan kebijakan 4K, yakni Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Ekspektasi." terangnya.
Ia menjelaskan, agar strategi 4K tersebut berjalan dengan baik, dibutuhkan sinergi, koordinasi dan komitmen berbagai pihak anggota TPID, serta stakeholder terkait lainnya diantaranya dari Kepolisian (Satgas Pangan).
"Bupati Aceh Barat berharap semua pihak dapat berkomitmen dan saling sharing serta diskusi mengenai implementasi program pengendalian inflasi tahun 2021 ini. Selain itu, saya berharap kita dapat lebih disiplin dalam hal pelaporan dan dokumentasi kegiatan. Sehingga diharapkan setiap kegiatan dapat memberikan hasil yang terbaik." harapnya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten I, Asisten II, Asisten III Setdakab Aceh Besar, Pimpinan Instansi Vertikal, Kasatreskrim Aceh Barat yang mewakili Satgas Pangan Aceh Barat, pimpinan SKPK Aceh Barat, akademisi, pimpinan perbankan dan para camat se-kabupaten Aceh Barat.(Red)
