Desakan tersebut disampaikan menyusul pemberitaan media Haba Nanggroe mengenai keluhan masyarakat terhadap pekerjaan pembersihan sedimentasi di lahan persawahan terdampak banjir tahun 2025. Pekerjaan yang bertujuan memulihkan produktivitas sawah petani itu diduga tidak dilaksanakan sesuai ketentuan teknis.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mengatakan aparat penegak hukum perlu memeriksa seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, penetapan metode swakelola, pelaksanaan pekerjaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
"TTI mendesak Kejati Aceh segera menelusuri penggunaan anggaran Rp13,7 miliar tersebut. Jangan sampai program yang seharusnya menyelamatkan lahan pertanian masyarakat justru menjadi kegiatan yang hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan," kata Nasruddin, Kamis (12/11/2026).
Menurut data yang diberitakan, program revitalisasi tersebut mencakup 1.019 hektare lahan persawahan di lima kecamatan, dengan alokasi anggaran Rp13,5 juta per hektare atau total Rp13.756.500.000. Kegiatan itu disebut menggunakan metode Swakelola Tipe II dengan pelaksana Kodim 0111/Bireuen.
TTI turut menyoroti dugaan pengalihan pekerjaan swakelola kepada sejumlah rekanan. Selain itu, muncul dugaan adanya hubungan afiliasi antara pihak yang terlibat dalam pekerjaan dengan kerabat oknum pejabat di lingkungan instansi terkait.
Nasruddin meminta Kejati Aceh menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak ketiga, termasuk memeriksa dasar hukum pelibatannya, dokumen pelaksanaan, kontrak atau kesepakatan kerja, serta aliran pembayaran.
"Jika pekerjaan ditetapkan sebagai swakelola, seluruh mekanisme pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. APH perlu memastikan apakah pelibatan pihak ketiga telah sesuai aturan atau justru terdapat penyalahgunaan mekanisme pengadaan," ujarnya.
Selain persoalan pelaksana, TTI mempertanyakan kualitas pekerjaan pembersihan sedimentasi di Kecamatan Kutablang, khususnya Gampong Cot Mee. Berdasarkan keluhan warga yang diberitakan, pembersihan endapan lumpur diduga hanya dilakukan menggunakan traktor dengan cara membajak lahan, tanpa mengangkat dan membuang sedimentasi secara menyeluruh.
Kondisi tersebut dinilai perlu diperiksa untuk memastikan kesesuaian antara metode pelaksanaan, volume pekerjaan, anggaran yang digunakan, dan hasil fisik di lapangan.
TTI meminta aparat penegak hukum melakukan verifikasi langsung terhadap luas lahan yang ditangani, volume sedimentasi yang dibersihkan, penggunaan alat berat, lokasi pembuangan material, serta kondisi akhir persawahan setelah pekerjaan selesai.
"Jangan hanya memeriksa laporan administrasi di atas meja. Turun langsung ke sawah, ukur hasil pekerjaan, dengarkan keluhan petani, dan cocokkan dengan uang negara yang telah dibayarkan," tegas Nasruddin.
TTI juga mendesak dilakukan audit fisik dan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan untuk mencocokkan realisasi pekerjaan dengan pembayaran anggaran. Instansi penanggung jawab diminta membuka rincian alokasi anggaran per lokasi, identitas pelaksana, serta laporan hasil pemeriksaan lapangan.
Nasruddin menegaskan, apabila hasil pemeriksaan menemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan, pekerjaan fiktif, laporan pertanggungjawaban tidak benar, atau kerugian keuangan negara, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Meski demikian, TTI mengingatkan bahwa seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, klarifikasi pihak terkait, dan verifikasi lapangan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
"Uang negara untuk pemulihan sawah pascabencana harus menghasilkan sawah yang kembali produktif. APH harus memastikan setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan dan hak petani tidak diabaikan," pungkas Nasruddin Bahar.
