Kepada wartawan, Senin (13/7), Muslem mengatakan korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga persoalan moral yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, upaya pemberantasannya harus menjadi agenda bersama seluruh elemen bangsa.
"Korupsi dan TPPU merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan Kortas Tipikor Polri patut didukung selama dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan," ujarnya.
Muslem menilai aparat penegak hukum harus diberikan ruang untuk bekerja secara independen tanpa tekanan kepentingan politik maupun kelompok tertentu. Menurutnya, supremasi hukum hanya dapat terwujud apabila setiap perkara ditangani berdasarkan fakta dan alat bukti.
Ia juga mengajak masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi terkait penanganan suatu perkara. Sikap tabayun, katanya, menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan terhadap proses hukum.
"Semua pihak memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung pemberantasan korupsi. Ini bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab akademisi, tokoh agama, media, dan masyarakat," katanya.
Muslem berharap Polri terus memperkuat profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas dalam menangani perkara korupsi dan TPPU sehingga kepercayaan publik semakin meningkat serta tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. (MTU)
----------------
