Ketua Komda LP-KPK Aceh Ibnu khatab mengatakan, desakan ini menuntut transparansi dan akuntabilitas publik. khususnya memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar tersalurkan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi pembangunan di tingkat gampong (desa).
"Menurut Ibnu informasi yang dihimpun, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim auditor Inspektorat diduga menemukan sejumlah temuan terkait administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban di beberapa desa. Namun hingga saat ini, masyarakat menilai pemerintah daerah belum memberikan penegasan yang tegas terkait status tindak lanjut dari temuan tersebut."
"Kami meminta Bupati dan jajarannya tidak menutup-nutupi hasil audit. Jika ada indikasi penyimpangan atau ketidaktepatan penggunaan anggaran, harus ada keberanian untuk menegakkan aturan dan memberikan sanksi sesuai regulasi yang berlaku," Selasa, 08/04/2026.
'Lebih lanjut, pihaknya menekankan bahwa Gampong-gampong merupakan hak masyarakat yang harus dikelola secara profesional dan bersih dari praktik-praktik yang merugikan negara. Transparansi laporan keuangan dinilai sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan." Ucapnya
"Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Besar maupun Inspektorat belum memberikan konfirmasi resmi terkait detail hasil audit dan rencana tindak lanjut yang akan diambil tindakan." Tegasnya
" Ibnu berharap pada Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris tidak hanya berhenti pada tahap audit reguler dan khusus semata, melainkan mampu menuntaskan permasalahan tersebut demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih dari korupsi." Tutupnya [R]
