"Aceh memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia, terutama dalam penerapan syariat Islam. Karena itu, setiap aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi, harus tetap berada dalam koridor syariat," terang Muharram Idris, Bupati Aceh Besar saat memberikan sambutan di acara Talk Show yang diselenggarakan ICMI dan MES Aceh Besar, di Hotel Madinatul Zahra, Darul Imarah, Sabtu (7/3/2026).
Menurutnya, selama ini ada sejumlah kebiasaan yang terus dilakukan masyarakat sehingga dianggap wajar, padahal jika ditinjau dari sisi syariat masih terdapat hal-hal yang perlu diluruskan.
“Ke depan harus ada aturan main yang jelas. Kita tidak boleh membiarkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat berkembang di tengah masyarakat. Aceh ini memiliki kekhususan, maka aktivitas ekonomi juga harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,” ujar Muharram Idris.
Ia menjelaskan, dalam Islam terdapat beberapa cara yang dibenarkan untuk perpindahan kepemilikan harta. Di antaranya melalui jual beli yang sah, wakaf untuk kepentingan umat, serta hibah yang diberikan secara sukarela.
“Dalam syariat Islam, perpindahan kepemilikan itu ada aturannya. Bisa melalui jual beli, wakaf untuk kepentingan ibadah dan umat, atau hibah. Semua itu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Aceh Besar juga menyampaikan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berbasis syariah melalui Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Menurutnya, sektor UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi daerah.
“Pemerintah Aceh Besar sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam mengembangkan UMKM berbasis syariah. Ini penting agar ekonomi masyarakat tumbuh tetapi tetap berada dalam nilai-nilai Islam,” katanya.
Kemudian, Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga telah menyediakan fasilitas bagi komunitas atau organisasi yang bergerak di bidang pengembangan ekonomi masyarakat agar memiliki tempat berkegiatan.
“Kami juga sudah menyediakan satu lokasi di gedung Dekranas sebagai tempat berkantor dan berkegiatan. Harapannya berbagai usaha masyarakat bisa terhimpun di sana sehingga lebih mudah berkoordinasi dan berkembang,” ungkap Muharram Idris.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan berbagai organisasi masyarakat agar setiap program yang dijalankan dapat berjalan secara optimal.
“Kami berharap terus ada komunikasi yang baik. Jika ada informasi atau program baru, mari kita sampaikan dan kita musyawarahkan bersama agar bisa memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Disamping itu, Muharram Idris juga menyoroti pentingnya mengangkat peran lembaga-lembaga keistimewaan Aceh yang selama ini menjadi bagian dari identitas daerah. Karena Aceh memiliki sejumlah lembaga yang tidak dimiliki daerah lain, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Aceh, hingga lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam.
“Lembaga-lembaga keistimewaan Aceh ini harus kita kedepankan. Jangan sampai hanya menjadi pelengkap saja. Semua yang berkaitan dengan adat, syariat, pendidikan dan kehidupan masyarakat harus melibatkan lembaga-lembaga ini,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perdamaian dan kekhususan yang dimiliki Aceh saat ini merupakan hasil dari perjuangan panjang masyarakat Aceh di masa lalu. Karena itu, seluruh pihak harus menjaga dan memanfaatkan keistimewaan tersebut untuk kemajuan daerah.
“Rakyat Aceh sudah berkorban banyak demi perdamaian yang kita rasakan hari ini. Maka keistimewaan yang diberikan kepada Aceh harus kita jaga dan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkas Muharram Idris.(**)
