Muhammad MTA menjelaskan bahwa seluruh tindakan penanganan dilakukan melalui Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh yang melibatkan lintas instansi.
Penyaluran Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
Hingga 31 Desember 2025, total bantuan keuangan dari pemerintah daerah lain yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Aceh mencapai Rp32.404.958.400. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp26.774.964.200 telah disalurkan ke kabupaten/kota terdampak dalam dua tahap:
- Tahap I (Rp8,8 Miliar): Disalurkan ke 18 kabupaten/kota dengan pertimbangan jumlah jiwa terdampak dan pengungsi.
- Tahap II (Rp17,9 Miliar): Disalurkan ke 11 kabupaten/kota dengan fokus pada daerah sulit transportasi dan daerah tujuan khusus dari pemberi bantuan.
"Sisa dana sebesar Rp5,6 miliar lebih akan dianggarkan kembali tahun ini sesuai ketentuan perundang-undangan," ujar Muhammad MTA.
Realisasi BTT dan Pemulihan Infrastruktur
Terkait Belanja Tidak Terduga (BTT), Pemerintah Aceh mengalokasikan Rp80.973.612.274 (termasuk bantuan Presiden Rp20 miliar). Dari total tersebut, sebesar Rp71.490.612.745 telah dicairkan ke berbagai SKPA seperti Dinas Kesehatan, BPBA, Dinas Pengairan, PUPR, hingga Dinas Sosial.
Namun, karena kendala efektivitas di lapangan dan keterbatasan waktu anggaran, terdapat sisa sebesar Rp21.272.642.507 yang telah dikembalikan ke kas daerah untuk dibelanjakan kembali pada tahun anggaran 2026 ini.
"Penggunaan BTT didominasi untuk bantuan logistik. Terakhir, sekitar 695.000 ton logistik telah diturunkan ke daerah terdampak parah pada akhir Desember lalu," jelas MTA. Selain logistik, dana ini juga digunakan untuk perbaikan akses jalan, sungai, jembatan, serta pembiayaan operasional relawan di Posko Tanggap Darurat.
Komitmen Tata Kelola yang Baik
Pemerintah Aceh menegaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran akan dilaporkan secara khusus sesuai mekanisme perundang-undangan. Muhammad MTA juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan lembaga yang terus memantau kebijakan pemerintah.
"Kami memandang pengawasan dari publik sebagai upaya bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), demi Aceh yang lebih baik dan bangkit dari bencana ini," pungkasnya.(***)
