Plt. Kepala Pelaksana BPBA, Fadmi Ridwan, SP,. MA, menjelaskan bahwa keterlibatan relawan didasarkan pada semangat sukarela untuk membantu publik dalam penanganan darurat bencana. Proses rekrutmen dan pendaftaran dikoordinir oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Aceh bersama berbagai lembaga swadaya masyarakat dan paguyuban mahasiswa.
"Pemerintah Aceh memberikan ruang keterlibatan publik yang luas. Total relawan yang terdaftar mencapai lebih dari 3.200 orang. Data keahlian, rencana kerja, dan lokasi penugasan relawan dapat diakses secara transparan melalui dashboard desk relawan yang disediakan BNPB," ujar Fadmi, menirukan informasi dari pengelola desk relawan BPBA, Yudhi Satria.
Dukungan Operasional dan Verifikasi Ketat
Untuk mendukung kinerja ribuan relawan di lapangan, Pemerintah Aceh mengalokasikan total anggaran Rp5.907.000.000 yang bersumber dari BTT Tahun Anggaran 2025. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi uang lelah dan uang makan relawan sesuai standar biaya BNPB, yakni Rp120.000/orang/hari untuk uang lelah dan Rp45.000/orang/hari untuk uang makan.
Namun, mengingat keterbatasan waktu implementasi anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2025, BPBA melakukan verifikasi ketat terhadap lebih dari 3.200 relawan yang terdata.
Hasilnya, relawan yang memenuhi syarat menerima dukungan uang lelah sebanyak 1.576 orang (49,14%), sedangkan yang menerima uang makan sebanyak 1.943 orang (46,55%). Durasi operasional di lapangan bervariasi, terhitung mulai tanggal 28 November 2025 hingga perpanjangan tanggap darurat ketiga pada 8 Januari 2026.
Pembayaran Non-Tunai (CMS)
BPBA menegaskan bahwa seluruh proses pembayaran dilakukan secara non-tunai melalui Cash Management System (CMS) langsung ke rekening masing-masing relawan.
Berdasarkan data bendahara pengeluaran BPBA per 31 Desember 2025, dana yang telah disalurkan melalui CMS adalah:
- Dukungan Uang Lelah: Rp2.159.950.000,-
- Dukungan Uang Makan: Rp907.380.000,-
- Total yang disalurkan: Rp3.067.330.000,- (51,93%)
"Tidak ada satu pun relawan yang dibayar secara tunai (cash). Ini adalah bentuk komitmen kami terhadap transparansi pengelolaan keuangan," tegas Fadmi.
Adapun sisa anggaran sebesar Rp2.839.670.000,- (48,07%) telah dikembalikan dan disetor ke kas daerah Aceh pada tanggal 31 Desember 2025, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(***)
