Menurut Tgk Agam, pengalihan Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek bukan sekadar masalah administrasi, tetapi sudah mengarahkan pada pengecualian terhadap privasi Aceh yang sarat dengan kepentingan kelompok investor.
“Kami menduga kuat ada upaya terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang difasilitasi oknum di Kemendagri untuk memuluskan kepentingan kelompok tertentu yang mengincar potensi sumber daya alam di kawasan tersebut,” tegas Tgk Agam dalam pernyataan resminya di Banda Aceh, Minggu (15/6/2025).
Tgk Agam mengungkapkan bahwa dugaan pengalihan wilayah ini didasarkan pada arsip kontroversial yang diteken Gubernur Aceh, Gubernur Sumut, dan Mendagri pada tahun 1992. Dokumen ini kini digunakan sebagai dasar pengalihan wilayah, meskipun bertentangan dengan fakta sejarah dan hukum.
“Kalau ini bukan pesanan kapitalis, tidak mungkin ada pejabat berani melabrak fakta sejarah dan hukum. Bahkan arsip Nederland yang menegaskan empat pulau itu milik Aceh diabaikan. Ini jelas melawan hukum secara formil dan materiil,” ujarnya.
Tgk Agam menilai sudah saatnya DPRA mengambil langkah nyata, bukan sekadar diskusi.
“Kalau Pansus menemukan unsur pidana, DPRA akan melapor langsung ke Presiden agar proses hukum ditegakkan. Ini bukan soal kehilangan wilayah semata, tetapi mencerminkan marwah Aceh,” kata Tgk Agam.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa kasus ini dapat mengganggu stabilitas politik dan berpotensi melanggar MoU Helsinki 2005, yang menjadi landasan perdamaian Aceh. Tgk Agam juga mengusulkan pembentukan Satgas Penjaga Wilayah untuk mencegah upaya serupa di masa depan.
Di akhir pernyataannya, Tgk Agam meminta DPRA segera mengeluarkan batas wilayah Aceh berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 1956, serta memastikan tidak ada sejengkal pun wilayah Aceh yang digeser atas nama administrasi.
“Ini soal harga diri Aceh. Siapapun yang terlibat dalam pengungkapan ini harus diungkap. Rakyat Aceh berhak mengetahui siapa pengkhianatnya!” tegas Tgk Agam. (***)
