Dalam sambutannya, Kajari menegaskan bahwa rapat PAKEM bukan sekadar formalitas, melainkan forum strategis yang harus mampu melahirkan gagasan, solusi, serta pertukaran informasi yang valid dan konstruktif dalam upaya menjaga ketentraman masyarakat.
“Seluruh instansi yang tergabung dalam tim PAKEM harus memperkuat sinergi dan komunikasi lintas sektor guna mendeteksi dan menangani potensi gangguan secara dini,” ujar Kajari Jemmy.
Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas sosial dan terus berlanjut secara konsisten di masa mendatang.
Rapat koordinasi PAKEM ini dihadiri oleh berbagai unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan lembaga terkait, di antaranya. Kodim 0101/KBA, Polresta Banda Aceh, Polres Aceh Besar, Kementerian Agama Aceh Besar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh Besar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Besar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, Dinas Dayah Aceh Besar, Dinas Syariat Islam Aceh Besar, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh Besar, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Besar.
Kejari Aceh Besar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan fungsi PAKEM melalui pendekatan yang edukatif, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan antarumat beragama di wilayah Aceh Besar.
