“Kita besok ke Mendagri bahwa pelantikan ini tetap kita usulkan pada 7 Februari” kata Zulfadhli, kepada wartawan usai sidang paripurna, Senin (13/1).
Dirinya menuturkan, bahwa usulan jadwal pelantikan Mualem-Dek Fadh pada 7 Februari tersebut sesuai dengan ketentuan berlaku.
“Kita bicara sesuai aturan, jangan bicara mimpi. Hari ini kita tetapkan keputusan sesuai dengan ketentuan yang ada,” ujarnya.
Seperti diketahui, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024 mengenai prosesi pelantikan kepala daerah serentak secara nasional. Bakal dilaksanakan serentak pada Maret 2025.
Dirinya menegaskan, berdasarkan ketentuan pasal 160 UU Pilkada Juncto Pasal 89 ayat (1) Qanun Pilkada, pasal 165 UU Pilkada, dan memperhatikan Pasal 22a ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2024, yang menyatakan bahwa, “Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pilkada 2024 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 7 februari 2025”.
“Maka, berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas, DPRA mengusulkan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh pada 7 Februari 2025, dilaksanakan di gedung DPRA dalam rapat paripurna istimewa,” katanya.
Sebelumnya, KIP Aceh menetapkan pasangan nomor urut dua Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fadh) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih hasil Pilkada Aceh 2024, Kamis (9/1).
Pasangan Muzakir Manaf dan Fadhullah meraih 1.492.846 suara atau 53,27 persen. Pasangan ini diusung koalisi partai politik lokal dan nasional yakni Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh (PNA), Gerindra, Demokrat, PPP, PKS, PKB, dan PDI Perjuangan.
