"Hal ini dilakukan dengan mengedepankan implementasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di setiap penerimaan Pemda," ujar Kepala BI Provinsi Aceh, Rony Widijarto di Banda Aceh, Kamis (14/3/2024).
Menurut dia, percepatan dilakukan melalui koordinasi dan identifikasi jenis penerimaan daerah yang potensial menjadi fokus utama BI Aceh dalam mendorong digitalisasi Pemda.
"Bank Indonesia mendorong optimalisasi peran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di provinsi, kota, dan kabupaten untuk mewujudkan peningkatan digitalisasi daerah dalam meningkatkan PAD," tuturnya.
Adapun beberapa potensi penerimaan daerah yang dapat dilakukan pengutipan melalui QRIS seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), retribusi parkir tepi jalan, pajak kendaraan bermotor dan sebagainya, retribusi pelayanan pasar, serta pajak dan retribusi lainnya.
"Secara otomatis digitalisasi juga menciptakan transparansi dan akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran pemda," terang Rony.
Di samping itu, bank sentral juga bersinergi dengan perbankan atau penyedia jasa pembayaran (PJP) dan Pemda untuk terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, dan juga mendorong perluasan dan percepatan akuisisi QRIS pada berbagai sektor.
Mulai dari sektor UMKM dengan klaster warung kopi, pangkas rambut dan lainnya. Kemudian sektor pariwisata seperti tiket masuk destinasi wisata, museum, tiket kapal penyeberangan, penjual suvenir, dan lainnya.
“Memperluas pengalaman QRIS ke masyarakat adalah hal yang penting rangka menyambut kunjungan tamu Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut pada September 2024," ujarnya.
Dia menambahkan, pengguna QRIS di Provinsi Aceh per Desember 2023 sebanyak 513 ribu pengguna. Sementara untuk tahun 2024 targetnya mengacunya ke nasional yaitu berkisar 55 juta pengguna.
