Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan pada tahun 2035, jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan akan meningkat menjadi 66,6 persen. Bahkan menurut proyeksi Bank Dunia, jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan akan mencapai 70 persen pada tahun 2045.
"Jika tidak diantisipasi maka daya tahan kota akan semakin melemah, sehingga tidak mampu lagi untuk menopang perkembangan populasi yang bertumbuh menurut deret ukur. Sementara di sisi lain, kehidupan desa akan semakin tertinggal dalam laju peradaban karena tidak tersentuh oleh pembangunan," ujar Bamsoet dalam Kongres Desa Indonesia 2024 di Jakarta, Sabtu (23/3/24).
Hadir antara lain Koordinator Nasional Desa Bersatu M. Asri Anas, Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Surta Wijaya, Ketua Umum DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Indra Utama, Ketua Umum DPP Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia Irawadi, Ketua Umum DPP Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia Ferry Radiansyah, Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia Moh. Tahrir, Ketua Umum DPN Persatuan Perangkat Desa Indonesia Widhi Hartono, Ketua Umum DPN Persatuan Rakyat Desa Nusantara Arya Jaya Wardana dan Ketua Umum DPP Komunitas Purna Bakti Kepala Desa dan Lurah Seluruh Indonesia Dadang Holilluddin
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, realita tersebut harus menjadi pijakan berfikir mengenai urgensi memprioritaskan pembangunan desa. Percepatan pembangunan desa yang menurut BPS tahun 2022 jumlahnya mencapai 83.794 desa, adalah sebuah keniscayaan. Mengingat potensi desa sebagai lumbung pangan yang memiliki kontribusi penting dalam mengatasi kerawanan pangan. Indonesia adalah negara agraris, di mana lahan pertanian hanya dapat ditemukan di daerah pedesaan.
"Kita boleh sedikit merasa lega karena berdasarkan data Badan Pangan dan Pertanian (FAO), Indonesia memiliki skor indeks ketahanan pangan 60,2 dan menempati rangking 63 dari 113 negara. Kondisi ini relatif aman. Namun kita tidak boleh melupakan bahwa ketahanan pangan di tahun 2024 akan menghadapi tantangan besar di tengah kondisi ketidakpastian global. Disamping dampak perubahan iklim yang ekstrim, serta lonjakan harga energi dan pangan dunia," kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menegaskan penting disadari bahwa pembangunan desa haruslah bersifat holistik. Tanpa menegasikan pentingnya pembangunan fisik material, pembangunan desa juga tidak boleh melupakan aspek non-fisik. Seperti nilai-nilai kearifan lokal dan wawasan kebangsaan.
"Selain kontribusinya dalam menopang ketahanan pangan, desa adalah sumber peradaban yang kaya akan beragam kearifan lokal. Nilai-nilai gotong royong, kerjasama dan saling tolong menolong, adab sopan santun serta penghormatan terhadap norma sosial, adalah nilai-nilai jati diri ke-Indonesiaan yang sudah tergerus di kehidupan perkotaan. Namun, masih tumbuh dan berkembang di pedesaan," urai Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, dari desa nilai-nilai luhur Pancasila dapat ditemukan rujukan nyatanya. Kehidupan masyarakat desa yang lekat dengan kehidupan ilahiah, menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, guyub rukun dalam kebersamaan, penuh toleransi dan tepa selira, adalah kristalisasi nilai-nilai luhur kearifan lokal yang menjadi inspirasi rumusan sila-sila Pancasila. Dari kehidupan di pedesaan juga dapat diambil pembelajaran untuk hidup bersama dalam keberagaman, dimana nilai-nilai sosial telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan keseharian masyarakat desa.
"Ketahanan sosial dalam kehidupan masyarakat desa inilah yang menjadi cikal bakal dan simpul penguat ketahanan nasional. Dimana desa-desa menjadi himpunan unit pemerintahan terkecil yang akan menjadi perangkai keutuhan NKRI, sekaligus ujung tombak dalam mencegah dan menangkal paham yang menggerus nilai-nilai nasionalisme," pungkas Bamsoet. (*)
