"Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, didukung KPU dan Bawaslu, bahkan bila perlu juga melibatkan Polri dan penyedia platform media sosial, harus meningkatkan koordinasi dan sinergi untuk membentuk tata kelola dalam menangani serangan black campaign, hoax, dan ujaran kebencian. Memastikan media sosial tetap kondusif, tanpa membungkam hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Sehingga media sosial dipenuhi konten gagasan, bukan dipenuhi konten black campaign, hoax, dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Bamsoet saat menutup safari politik selama Empat hari bertemu tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa dan kader Partai Golkar dari 18 Kecamatan, 224 Kepala Desa dan 15 Kelurahan seluruh Purbalingga, Senin (11/12/23).
Turut hadir antara lain, Wakil Ketua DPRD Purbalingga Tenny Juliawaty, Dekan Fakultas Sains dan Teknik Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) Sugeng Suyatno, serta para tokoh masyarakat, keagamaan, dan sivitas akademika.
Dalam safari politik di hari keempat ini, Bamsoet berkeliling di empat kecamatan di Purbalingga. Antara lain, Kaligondang, Bukateja, Purbalingga, dan Kemangkon. Total hingga hari keempat, Bamsoet sudah mendatangi seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga yang berjumlah 18 kecamatan. Yakni, Karangreja, Karangjambu, Kalimanah, Padamara, Kutasari, Bojongsari, Mrebet, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang, Kejobong, Pengadegan, Kaligondang, Bukateja, Purbalingga, dan Kemangkon.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, berkaca pada pengalaman Pemilu 2019, maraknya konten black campaign, hoax, dan ujaran kebencian mengakibatkan politik menjadi sangat tegang, sehingga suasana persatuan dan kesatuan bangsa juga terancam. Data Indicator Bawaslu melaporkan, pada Pemilu 2019 lalu terdapat 3.655 serangan di media sosial kepada pasangan Joko Widodo - KH Maruf Amin. Serta 2.499 serangan kepada pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
"Menghadapi Pemilu 2024, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) melaporkan pada periode Januari - Juni 2023, dari 1.185 konten hoax di berbagai platform media sosial, sebanyak 541 diantaranya atau sebanyak 45,7 persen berkaitan dengan politik," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, data lain Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mencatat hingga awal Desember 2023, konten hoax politik di berbagai platform media sosial sudah mencapai 161 konten. Menunjukan bahwa media sosial rentan melahirkan kerawanan dalam Pemilu 2024. Terlebih tingkat penetrasi pengguna Internet di Indonesia sudah mencapai 215,63 juta orang atau sekitar 78,19 persen dari total populasi Indonesia yang sebanyak 275,77 juta jiwa.
"Pesatnya peningkatan penetrasi internet tersebut harus ditunjang dengan peningkatan literasi digital masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika melaporkan, Indeks Literasi Digital di Indonesia pada tahun 2022 lalu, dari skala 1-5, baru mencapai 3,54. Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Peningkatan Indeks Literasi Digital akan selaras dengan pencegahan serangan black campaign, hoax, dan ujaran kebencian," pungkas Bamsoet. (*)
