Terbaru terjadi di Kota Sabang. Sekitar 139 imigran rohingya dipulangkan kepada Pemerintah Kota Sabang, karena masyarakat tidak mau menampung dan juga menolak secara tegas kedatangan imigran tersebut.
Kemudian penolakan juga terjadi di kabupaten pidie, seperti yang disampaikan Ketua BEM STIKes MNI Sigli (6/12/2023)
"Kita sangat menyayangkan sikap pemerintah yang tidak tegas terhadap imigran Rohingya ini, padahal Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi, Baru-baru ini sebanyak 343 imigran Rohingya juga mendarat lagi di desa Kule, Kabupaten Pidie. Kedatangan imigrasi rohingya juga membuat warga sekitar merasa tidak nyaman, karena tingkah laku mereka yang tidak bisa diatur, sampai ada yang melakukan tindakan kriminal. Oleh karena itu saya menolak dengan tegas kedatangan imigran rohingya dan meminta pemeritah untuk menindak dengan tegas dan segera memindahkan para imigran tersebut, dan jika tidak segera dipindahkan, maka kami para Mahasiswa yang akan memindahkan ke kantor pemerintahan Kabupaten Pidie". Muhammad Fadil.
Untuk diketahui, penolakan ini bukan hanya terjadi di satu tempat. Penolakan sebelumnya juga dilakukan warga Bireuen terhadap imigran Rohingya yang tiba beberapa waktu lalu. Dan ini jika dibiarkan tanpa ada satu kepastian sikap dari pemerintah, kita mengkhawatirkan konflik sosial yang terjadi akan semakin besar.
"Ditambah lagi pernyataan dari UNHCR yang mengatakan masih banyak kapal sedang dalam perjalanan menuju wilayah aceh, sedangkan warga Aceh menolak keras kehadiran imigran Rohingya tersebut, ini sudah seperti pengaturan yang sudah dibuat sehingga imigran rohingya bisa dengan mudah masuk, patut dipertanyakan pihak keamanan laut apakah tidak melakukan pengawasan dengan ketat sehingga hal ini selalu terulang keluar masuk warga asing. Tutup Muhammad Fadil.
