Kegiatan ini adalah salah satu tahapan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA), sesuai yang diamanahkan dalam pasal 80 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
Dalam sambutannya Mawardi menyebutkan, forum itu akan membahas 10 isu strategis di tahun 2024, yakni; Peningkatan Kualitas Demokrasi, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan Ekonomi yang masih terhambat, Mitigasi dan Penanganan Bencana, dan optimalisasi kemandirian pangan.
Kemudian, peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam, Nilai tambah Sektor pertanian, perikanan, pariwisata
masih minim, Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah, Penurunan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem dan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis.
Karena itu, ia menyampaikan, pelaksanaan FKP ini dimaksudkan untuk menjaring masukan dan saran dari berbagai pemangku kepentingan dan stakeholder dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal RKPA Tahun 2024 sehingga dapat memberikan rekomendasi terbaik.
Lebih lanjut ia menerangkan, tema Pembangunan Aceh Pada Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2024 adalah “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Rangka Menyukseskan Pelaksanaan Pemilu Serentak dan PON 2024”.
Untuk mendukung Pembangunan tersebut, kata Mawardi, maka arah kebijakan pembangunan RKPA Tahun 2024 akan difokuskan pada sejumlah isu utama, yaitu, 1. penurunan kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, 2. Percepatan Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM), 3. Percepatan Penurunan Stunting, 4. Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Komoditi Unggulan Daerah, 5. Percepatan Pengembangan Kawasan Strategis, 6. Penguatan Penerapan Syariat Islam dan Nilai Adat Istiadat Aceh, 7. Penguatan Infrastruktur Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan, dan 8. Pelaksanaan Pemilu Serentak dan PON 2024
Sementara Itu, dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan RKPA Tahun 2024, maka ditetapkan 5 Prioritas Pembangunan Aceh, yaitu, 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Yang Produktif dan Kompetitif, 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas dan Berdaya Saing, 3. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan ekonomi dan Pelayanan Dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan, 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, 5. Menyukseskan Pemilu Serentak dan PON Bersama Aceh-Sumut 2024.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Teuku Ahmad Dadek, menyampaikan pelaksanaan FKP ini merupakan amanat dari UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sehingga kegiatan ini menjadi agenda rutin tahunan, guna menyusun rancangan kerja tahun 2024.
