Banda Aceh - Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPR Aceh,
Sulaiman, SE menyikap soal penerapan Full Cycle Pertalite menggunakan QR
Code untuk pengisian BBM bersubsidi di seluruh SPBU Provinsi Aceh.
Sulaiman
mengatakan, kebijakan Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero)
tersebut salah kaprah. Pasalnya, penerapan QR Code untuk pengisian BBM
subsidi berlaku sejak Senin (13/3/2023) cuman berlaku di SPBU wilayah
Aceh saja.
“Pertamina jangan jadikan Aceh
sebagai ‘Kelinci Percobaan’ penerapan QR Qode untuk pengisian BBM
subsidi, masyarakat sudah susah dapat minyak, malah dipersulit,” kata
Sulaiman kepada Wartawwn, Selasa (21/3/2023).
Menurut
Politisi Partai Aceh ini, PT Pertamina telah menjadikan Aceh sebagai
alat percobaan program yang dapat menimbulkan stigma negatif. Sebab,
hampir diseluruh SPBU di Aceh selalu ditemukan antrian panjang pengisian
BBM.
“Pilot project QR Code Pertamina itu
dilakukan atas kehendak pribadi tanpa menganalisis dan pertimbangan yang
matang, jadi terkesan bawahan cari muka atasan,” Kata mantan Ketua DPRK
Aceh Besar ini.
Dijelaskan Sulaiman,
permasalahan utama terkait BBM subsidi menjadi langka dan banyak
disalahgunakan disebabkan oleh disparitas atau kenaikan harga yang cukup
tinggi antara Pertalite dengan BBM non subsidi.
“Sebelum
dinaikan harga BBM subsidi jarang ditemukan adanya antrian panjang di
SPBU, belum lagi kouta BBM subsidi untuk Aceh yang terus berkurang
setiap tahun, nah jadi dimana letak efisiensi QR Qode,” tandas Sulaiman.
Seharusnya,
kata Sulaiman, PT Pertamina menambah pasokan BBM subsidi bagi seluruh
SPBU di Aceh, apalagi menjelang bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul
Fitri akan terjadi peningkatan penggunaan BBM.
“Pertamina
harus memastikan stok BBM tersedia di bulan Ramadhan ini, jangan sampai
terjadi kemacetan bagi pengguna BBM, sehingga menimbulkan kekacauan di
masyarakat,” pungkas Sulaiman. (Parlementaria)