Masa pemerintahan
Bupati Aceh Besar Ir Mawardi Ali, gedung direnovasi dan diprogramkan menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP), namun sampai berakhir masa jabatan belum terwujud. Saat masa Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto S STP MM, kelanjutan program pelayanan publik secara terpadu yang dipusatkan di MPP menjadi skala prioritas, dengan melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan instansi vertikal dan OPD Aceh Besar, 24 November 2022, termasuk Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Aceh Besar.
Sebagai upaya memaksimalkan fungsi layanan Kemenag di MPP, maka salah satu langkah persiapan dengan mempelajari program serupa yang telah berjalan di daerah lain. Apalagi MPP Aceh Besar yang berlokasi di Lambaro pada Desember 2022 akan berfungsi.
Tim Kankemenag Aceh Besar mengadakan kunjungan studi tata kerja ke MPP Kota Banda Aceh, di Pasar Aceh, Jumat, 2 Desember 2022. Kedatangan tim dari Kota Jantho yang terdiri dari Kasubbag Tata Isaha Kankemenag Aceh Besar H Khalid Wardana SAg MSi, di dampingi Kasi Penyelenggara Haji (PHU) dan Umrah Az Zahri SH MH, Kasi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam H Akhyar SAg MAg dan ASN lainnya.
Tim disambut Kakankemenag Kota Banda Aceh H Abrar Zym SAg MH, Kasubbag Tata Usaha DR Aida Rina Elisiva MM, Kasi PHU H M Iqbal SAg MH dan Kasi PD Pontren Sayed Khawaled SAg.
Khalid Wardana mengatakan keberadaan MPP dengan sistem pelayanan terpadu sangat membantu masyarakat. Karenanya, tim Kemenag Aceh Besar melihat dan mempelajari langsung jenis pelayanan yang akan diterapkan di MPP Lambaro.
"Layanan Kemenag Aceh Besar di MPP Lambaro ditargetkan mulai bulan ini berfungsi dengan jenis layanan administrasi dan pendaftaran haji, konsultasi layanan nikah dan rujuk, informasi dan pengukuran arah kiblat, pandaftaran dan sertifikasi tanah wakaf," ungkap H Khalid Wardana.
Letak MPP Lambaro sangat strategis, kata Khalid Wardana, maka akan memberikan dampak positif dan kemudahan bagi warga Aceh Besar, hemat waktu dan biaya dibandingkan harus ke ibu kota kabupaten, di Kota Jantho.
Selama ini layanan Kemenag Aceh Besar semuanya terpusat di Kota Jantho, kecuali administrasi dan pencatatan nikah yang terfokus di Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan.
"Dengan adanya MPP, berbagai layanan publik Kemenag Aceh Besar secara bertahap akan di fungsikan di Lambaro," ujarnya.
Menurutnya, Kemenag atas dukungan Pemkab Aceh Besar akan menyediakan fasilitas ruang pernikahan di gedung MPP, sehingga aktivitasnya bisa lebih meriah.
