Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Bustami Hamzah, saat membacakan sambutan Pj Gubernur Aceh, pada kegiatan Bimbingan Teknis untuk Keluarga Berintegritas di Aceh, di Aula Hotel Grand Permata Hati, Rabu (12/10/2022). “Jika keluarga sudah mendukung langkah upaya pencegahan korupsi sejak dini, Insya Allah semangat antikorupsi akan berkembang menjadi salah satu ciri budaya di negeri kita. Oleh karena itu, Saya ingatkan kepada kita semua untuk tidak menganggap Bimtek ini sebagai seremoni belaka, tapi harus diikuti dengan komitmen yang kuat untuk menjalankan materinya. Sehingga nantinya semangat antikorupsi akan menular ke masyarakat luas. Dengan demikian, tekad kita untuk memperkecil ruang korupsi dapat terwujud,” ujar Sekda Aceh.
“Sebahagian peserta tentu bertanya-tanya, mengapa Bimtek KPK kali ini melibatkan keluarga. Padahal yang bekerja di pemerintahan kan hanya suami atau istri saja. Mengapa sampai dua-duanya yang harus dilibatkan dalam kegiatan bimbingan teknis ini? Bapak/ibu sekalian, justru di sinilah akar masalahnya. Minimnya kepedulian keluarga untuk gerakan anti korupsi termasuk yang mendorong tingginya kasus korupsi di Indonesia,” imbuh Sekda.
Bustami menambahkan, gencarnya upaya Pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi dan penegakan hukum, hanya mampu sekedar memangkas frekuensi kasus yang terjadi. Sehingga belum mampu menghadirkan perubahan sosial yang sifatnya untuk menanamkan budaya antikorupsi.
“Oleh karena itu, langkah terbaik adalah menyentuh hal-hal yang lebih fundamental. Salah satu yang fundamental itu adalah dukungan keluarga. Karenanya, kami sangat berterimakasih kepada KPK yang telah menyelenggarakan acara ini di Aceh. Semoga sukses dan dapat memberi manfaat terbaik bagi peningkatan tata kelola Pemerintahan Aceh,” kata Sekda.
Bustami menambahkan, sebagai lembaga anti rasuah, KPK tentu punya data ilmiah untuk menggambarkan betapa pentingnya peran keluarga dalam pemberantasan korupsi. “Hal itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pimpinan KPK. Saya hanya perlu menegaskan bahwa Bimtek seperti ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk menyadarkan kita semua, agar setiap keluarga harus peduli terhadap langkah-langkah pencegahan korupsi,” kata Sekda.
Sekda Aceh itu meyakini, upaya penyadaran inilah yang menjadi dasar KPK menyusun konsep pendidikan yang dinamakan ‘Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga’ yang bertujuan untuk mewujudkan generasi berintegritas dan patuh hukum. “Alhamdulillah, hari ini para keluarga pejabat di lingkup Pemerintah Aceh berkesempatan mendapatkan pengetahuan tentang Budaya Anti Korupsi berbasis Keluarga itu. Saya tentu saja sangat mengapresiasi dan mendukung penuh terselenggaranya acara ini. Saya berharap KPK tidak berhenti di tingkat provinsi saja. Bimtek yang sama perlu diselenggarakan di tingkat kabupaten/kota, agar para keluarga pejabat di Aceh bisa menjadi teladan bagi seluruh masyarakat dalam mengembangkan semangat anti korupsi ini,” kata Sekda.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran serta Masyarakat KPK RI Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi menegaskan, selain dukungan dan pemahaman keluarga tentang pentingnya menjauhi perilaku korupsi, kokohnya iman seseorang menjadi senjata ampuh menangkal korupsi. “Integritas penting, namun hal tersebut hanya sekedar perkataan. Hanya kokohnya iman para pejabat yang mampu menghindarkan kita dari prilaku korup,” ujar Kumbul.
Kumbul mengungkapkan, kegiatan Bimtek ini akan diselenggarakan di seluruh Indonesia. “Aceh merupakan daerah tingkat provinsi kesembilan. Kegiatan ini akan terus berlangsung di seluruh Indonesia.”
“Kesadaran keluarga menjadi elemen penting bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Jika keluarga pejabat telah paham pentingnya menjauhi perilaku korup, maka anak-anaknya juga akan memiliki pemahaman sejak dini. Dengan demikian, akan terbentuk kelompok masyarakat yang sadar dan anti terhadap perilaku korup. Hal ini juga penting untuk mempersiapkan generasi Indonesia emas di tahun 2045, menjadi generasi yang anti korupsi,” kata Kumbul.
Untuk diketahui bersama, kegiatan Bimtek KPK hari ini diikuti oleh seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh beserta istri serta sejumlah perwakilan Forkopimda Aceh. (adv)
