Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Ketua DPR Aceh Minta Pemerintah Cari Alternatif Atasi Banjir Tahunan di Aceh Utara

Kamis, 06 Oktober 2022 | 21.54 WIB Last Updated 2022-10-06T14:54:21Z
Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Saiful Bahri atau akrab disapa Pon Yaya meminta pemerintah untuk segera mencari solusi penanganan banjir di Aceh Utara yang rutin terjadi hampir tiap tahunnya. Selain itu, Pon Yaya juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk segera menyurati BPBA dan BNPB dalam penanganan korban terdampak banjir.

“Hampir setiap tahunnya banjir terjadi di Lhoksukon, Aceh Utara, jadi kita berharap pemerintah untuk segera mencari solusi pencegahannya,” kata Pon Yaya ketika menyambangi korban banjir di Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara, Kamis, 6 Oktober 2022.

Pada tahun sebelumnya, seluruh stakeholder telah berembuk untuk mencari jalan keluar pencegahan banjir yang rutin terjadi di Aceh Utara. Dari informasi yang dia terima, pihak eksekutif juga sedang membuat Detail Enggineering Design (DED) penanganan dan pencegahan banjir di Aceh.

“Supaya banjir dapat tertangani dengan baik, termasuk di Lhoksukon. Seperti diketahui, Lhoksukon ini seringkali banjir setiap musim penghujan dan bahkan ada yang kehilangan nyawa karena bencana banjir ini,” kata Pon Yaya.

Dia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara untuk segera menyurati Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat dalam penanganan banjir kali ini. Selain itu, dalam rangka penanganan dan pencegahan banjir jangka pendek, Pon Yaya meminta stakeholder terkait untuk melakukan pengerukan sungai.

“Jadi air tidak mengendap selama berminggu-minggu di wilayah hunian masyarakat, sehingga sungai dapat menampung debit air akibat banjir kiriman atau genangan air hujan dan mengalirinya ke wilayah hilir dengan cepat,” kata Pon Yaya.

Politisi Partai Aceh tersebut juga meminta Pemerintah Pusat untuk dapat mengakomodir semua permintaan daerah dalam mengatasi banjir, seperti yang telah disampaikan dalam beberapa pertemuan pada waktu lalu. “Pasti kita meminta pemerintah lebih fokus dalam pencegahan banjir,” tambah Ketua DPR Aceh.

Dalam tinjauan itu, Ketua DPR Aceh turut mengumpulkan informasi dari masyarakat dan perangkat gampong yang terkena banjir. Salah satunya seperti Gampong Krueng Seupeng, Aceh Utara.

Geuchik Gampong Krueng Seupeng, Mahmuddin, melalui Ketua DPR Aceh bahkan berharap pemerintah untuk dapat segera memperbaiki dan membangun tanggung sungai yang ambruk akibat banjir.

Selain itu, Mahmuddin juga mengatakan terdapat beberapa badan jalan rusak akibat banjir kali ini.

Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Ilyas, yang ikut mendampingi Ketua DPR Aceh untuk meninjau lokasi mengatakan, banjir di Aceh Utara sudah berulang-ulang terjadi. Biasanya, menurut Ilyas, banjir yang terjadi di Aceh Utara akibat kiriman air dari wilayah hulu sungai yang meluap hingga ke pemukiman penduduk.

“Banjir Aceh Utara sudah berulang-ulang, ini merupakan banjir kiriman, di samping curah hujan tinggi di Aceh Utara,” kata Ilyas.

Dia mengatakan wilayah terparah banjir kali ini berada di Kecamatan Pirak Timu, Kecamatan Lhoksukon, dan Kecamatan Matangkuli. Sementara jumlah pengungsi terdampak banjir sudah mencapai 34.000 jiwa atau 9.500 Kepala Keluarga (KK).

Ilyas menyebutkan banjir di Aceh Utara ini juga mengakibatkan satu orang meninggal dunia karena terjebak banjir saat hendak dibawa ke rumah sakit. “Ada satu orang yang sakit terjebak banjir saat hendak ke rumah sakit meninggal dunia, jadi meninggal karena sakit bukan langsung jadi korban banjir. Itu kejadiannya di daerah Lhoksukon, tepatnya di Cot Girek,” kata Ilyas.

BPBA bersama Pemerintah Aceh dan DPR Aceh turut membawa satu unit tenda dan dua unit boat fiber lengkap dengan mesinnya ke Aceh Utara. Selain itu, kunjungan rombongan DPR Aceh bersama Pemerintah Aceh tersebut juga turut membawa bantuan bahan pokok untuk tahap pertama yang nominalnya mencapai Rp200 juta. “Itu sesuai dengan permintaan kabupaten kota,” kata Ilyas.[***]
×
Berita Terbaru Update