“Seharusnya, kebijakan ini tidak perlu terjadi karena berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat,” kata Sekretaris Partai Gerindra Aceh Safaruddin di Banda Aceh, Minggu (10/9/2022).
Untuk itu, Safaruddin mendesak Presiden Joko Widodo mengkaji ulang kebijakan tersebut. Apalagi menuturnya kebijakan itu dilakukan saat ekonomi Indonesia belum pulih imbas dari Covid-19.
“Kami di Aceh pasti akan tegak lurus dengan teman-teman pengurus Gerindra pusat. Kami minta pemerintah mempertimbangkan keluhan rakyat saat ini,” ujarnya.
“Safaruddin yang juga menjabat Wakil Ketua DPRA ini menilai, sejatinya pemerintah mencari solusi lain dalam mengatasi kondisi keuangan negara, bukan malah menciptakan program yang dapat menjerat rakyat kecil.
“Sebelum harga BBM naik saja, sejumlah harga bahan pokok sudah naik dan menyebabkan inflasi. Saat kebijakan ini diambil, tentu ini menambah beban masyarakat,” ungkapnya.
Oleh karenanyaa, Safaruddin kembali menegaskan agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan yang telah memunculkan gelombang protes dan fokus pada pemulihan ekonomi nasional.
“Kami minta pemerintah mengkaji ulang dan mencari solusi lain atas kebijakan ini,” ujarnya.
Gerindra sendiri, lanjut Safar, dari awal sudah tegas menolak rencana tersebut, karena berdampak pada meroketnya harga kebutuhan pokok di tengah sulitnya ekonomi rakyat.
“Kami berharap pemerintah merasakan apa yang dialami rakyat saat ini. Tahan dulu proyek-proyek yang tidak begitu berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” tutupnya. (*)
