Hadir di lokasi kegiatan Pj. Gubernur Aceh Achmad Marzuki selaku Ketua TPID Aceh, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh Achris Sarwani selaku Wakil Ketua TPID, Kepala BPS Aceh, Kepala Bulog Aceh, Satgas Pangan Aceh, SKPA Teknis dan juga BUMD Aceh yang menangani komoditi pangan.
Rakornas tersebut dibuka oleh Presiden Indonesia, Ir. Joko Widodo, kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Kementerian/Lembaga terkait serta Kepala Daerah se-Indonesia.
Dalam Rakornas tersebut, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, kondisi saat ini menuntut kita untuk bertindak di luar kebiasaan normal dalam penanganan inflasi serta bersinergi dan berkolaborasi dalam menghadapi berbagai krisis yang ada.
Tambahnya dalam rangka mencegah inflasi yang lebih parah, perlu adanya penguatan fungsi dan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Tim Pengendali Inflasi Daerah.
"Dalam hal diperlukan, anggaran darurat dapat dialihkan untuk dimanfaatkan dalam langkah-langkah pengendalian inflasi." tuturnya.
Setelah rakornas, kegiatan dilanjutkan dengan High Level Meeting (HLM) TPID Aceh. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka membahas langkah-langkah yang diperlukan untuk pengendalian inflasi, khususnya komoditas pangan di Provinsi Aceh.
Dalam kegiatan HLM tersebut, Pj. Gubernur Aceh Achmad Marzuki mengatakan Inflasi Aceh sebesar 6,97% secara tahunan merupakan inflasi nomor 5 tertinggi di Indonesia sehingga Pemerintah Aceh dan TPID perlu segera merumuskan langkah strategis dalam upaya pengendalian tingkat inflasi agar kembali ke sasaran inflasi yang telah ditetapkan 3±1%.
"Saat ini Pemerintah Aceh sedang berupaya merumuskan beberapa kebijakan yang dapat mendukung program ketahanan pangan seperti usulan rencana pembangunan cold storage, rencana alokasi anggaran untuk penanganan inflasi dan dukungan anggaran terhadap logistik pangan di Aceh." ujarnya.
Sebagai salah satu upaya penanganan inflasi, perlu dibentuk sistem satu data terpadu untuk mendata pelaku pasar, petani serta jalur distribusi guna pemantauan sisi supply dan demand.
"Penguatan TPID dengan menambah frekuensi koordinasi, sinergi dan kolaborasi semua pihak terkait baik di level provinsi maupun kabupaten/kota dalam penanganan inflasi di Provinsi Aceh." terangnya.
Pada kesempatan tersebut, Bank Indonesia Provinsi Aceh bersama Pemerintah Aceh melaksanakan kick off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
1. Peningkatan produktivitas klaster pangan khususnya komoditas cabai dan bawang merah.
2. Pelaksanaan Kerjasama Antar Daera (KAD) dalam rangka menjaga kecukupan stock pangan di Aceh.
3. Pelaksanaan pasar murah.
4. Pelaksanaan Gerakan Tanam Cabai yang melibatkan masyarakat.
Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dilakukan secara simbolis memegang bibit cabai yang mengandung arti sepakat dan bertekat untuk mengendalikan inflasi melalui peningkatan produksi pangan lokal.
Selanjutnya, pada hari yang sama juga telah dilakukan salah satu upaya peningkatan produktivitas komoditas penyumbang inflasi melalui seremonial penanaman bersama bawang merah melalui pemanfaatan lahan bantaran sungai melalui penanaman bawang merah di Gampong Cot cut, Aceh Besar.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Bp. Achris Sarwani, Rektor Universitas Syiah Kuala Prof. Marwan dan Ketua Konsorsium Bawang Merah Aceh Bp. Zakaria sebagai bentuk sinergi triple helix antara pemerintah, universitas, dan industri dalam rangka pengendalian inflasi pangan di Aceh.
"Ini merupakan salah satu pilot project yang sangat baik dalam upaya pengendalian inflasi pangan yang merupakan bagian dari implementasi GNPIP di Aceh. Sinergi triple helix yang dilakukan diharapkan dapat menjadi role model pengembangan pertanian di Aceh yang berlandaskan tiga i yaitu pangkai, akai, dan pasai guna menghasilkan pengusaha dibidang pertanian yang berdaya saing untuk kemandirian Aceh" kata Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh Achris Sarwani.
Achris menambahkan bahwa dalam rangka GNPIP di Aceh, akan diselenggarakan operasi pasar murah pada tanggal 19 Agustus yang berlokasi di Taman Ratu Safiatuddin Banda Aceh, serta tanggal 20 Agustus berlokasi di alun-alun Sigli bekerjasama dengan FK BUMN Aceh. Selain itu, pada penyelenggaraan Pekan QRIS Nasional di Ulee Lheue Park Banda Aceh pada tanggal 20 Agustus,juga diselenggarakan operasi pasar murah yang menjual berbagai bahan pangan penyumbang inflasi sebagai bentuk upaya stabilisasi harga melalui subsidi biaya distribusi yang diberikan oleh Bank Indonesia.
Lebih lanjut, kedepan akan dilaksanakan program penanaman 60.000 bibit cabai merah, program operasi pasar di tiga kota (Banda Aceh, Meulaboh, dan Lhokseumawe), pemetaan rantai pasok komoditas penyumbang inflasi, pelaksanaan kerjasama antar daerah komoditas pangan strategis, dan pelaksanaan komunikasi kebijakan melalui edukasi publik terkait literasi pengendalian inflasi sebagai langkah nyata pengendalian harga komoditas pangan yang holistik dalam mewujudkan Aceh yang mandiri dan berdikari.
