Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

HIPSI Aceh Harap Pj Gubernur yang Mampu Denyutkan UMKM di Lingkup Pesantren

Rabu, 22 Juni 2022 | 13.02 WIB Last Updated 2022-06-22T06:02:02Z
Banda Aceh - Masa jabatan Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT tinggal menghitung hari dan akan segera berakhir pada 5 Juli 2022 mendatang.

Sejumlah pengamat, mantan pejabat hingga mantan kombatan merekomendasikan sejumlah nama untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Nova saat purna tugas nanti.

Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI) Aceh tidak mempersoalkan siapapun yang akan ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk mengisi jabatan Penjabat Gubernur Aceh.

“Silahkan, kita tidak mau tunjuk personal. Akan tetapi, kami ingin Pj Gubernur Aceh bisa dekat dengan kalangan santri dan ulama di Aceh,” kata Muhammad Balia S.Ikom, Ketua HIPSI Aceh dalam siaran persnya di Banda Aceh, Selasa, 21 Juni 2022.

Sebab, lanjut Balia, jika ulama dijadikan panutan, maka tata kelola pemerintahan setidaknya akan jauh dari praktik-praktik korupsi yang akan merugikan masyarakat Aceh. Pengusaha asal Aceh Utara ini melihat ini merupakan sebuah keniscayaan bagi calon Pj Gubernur Aceh.

“Berikutnya, jika memungkinan, Pak Presiden dapat menunjuk Pj Gubernur yang mempunyai kapasitas menghidupkan denyut UMKM di seluruh Pesantren di Aceh. Sehingga dunia usaha dikalangan santri dapat hidup dan tumbuh untuk kebaikan ekonomi umat,” tandasnya.

Selama ini, HIPSI Aceh melihat Provinsi Aceh selalu mengalami SILPA anggaran yang begitu besar hingga triliunan rupiah. Tambahnya, soal kekhususan Aceh juga sangat berlarut-larut sejak MoU Helsinki diteken belum ada nilai positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh dan kalangan pengusaha santri.

“Kita doakan Pj Gubernur Aceh dapat menyelesaikan segala persoalan pelik tersebut, kemudian yang pastinya siapapun pemimpin Aceh yang ditunjuk nanti dapat memperjuangkan dana otsus seperti semula, karena kita tahu dana otsus akan segera berakhir, dan ini PR berat bagaimana dia melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat” tuturnya.

Tahun 2023, lanjutnya, masyarakat Indonesia dan di Aceh akan memasuki tahun politik, sepatutnya Pj Gubernur Aceh harus mampu menghandel situasi tersebut mengingat Aceh akan berbeda penanganan dengan daerah lain di Indonesia.

“Disinilah letak kemampuan leadership Pj Gubernur Aceh, bagaimana dia nanti akan berkolaborasi dengan Forkompimda seperti, DPRA, Polda Aceh dan Kodam Iskandar Muda dalam menjaga kamtibmas di Aceh agar tetap dingin saat pemilu berjalan,” tutup Balia.(*)
×
Berita Terbaru Update