“Jadi dari 2021 sampai sekarang kita sudah selesai 8 Qanun di DPRK Banda Aceh,” kata Ketua Banleg Heri Julius, Senin (09/5/2022).
Heri menjelaskan, delapan rancangan qanun yang telah selesai itu yakni Raqan Pemerintahan Mukim, Kota Layak Anak, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, Pemilihan Keuchik Serentak, Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.
“Kemudian yang registrasi dua qanun yaitu Qanun Pelestarian Situs Sejarah dan Cagar Budaya, dan PDAM Tirda Daroy,” ungkapnya.
Sementara satu rancangan qanun yakni rancangan qanun Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang. Rancangan qanun satu ini, lanjut Heri, sudah masuk tahap akhir pembahasan di DPRK Banda Aceh.
“Yang sudah selesai ada lima qanun, artinya sudah 100 persen selesai, qanun layak anak, retribusi parkir, pemilihan keuchik serentak, qanun mukim, dan qanun ketahanan keluarga,” jelasnya. (Parlementaria)
