“Kita minta kepada Ditreskrimsus Polda Aceh untuk mengungkapkan juga siapa pemiliknya, bukan hanya pekerja atau supir,” kata Ketua Komisi II DPRA Irpannusir kepada wartawan, di Banda Aceh, Selasa (19/4/2022).
Irpannusir menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi dan mensupport langkah kepolisian mengungkap kasus penimbunan BBM solar subsidi ini karena memang telah berdampak terhadap masyarakat.
“Berkat kerja Polda Aceh, hari ini sudah terlihat nyata bahwa hampir semua kabupaten/kota di Aceh ada kasus penimbunan BBM subsidi ini,” ujarnya.
Meski demikian, Irpannusir berharap polisi jangan hanya menangkap para pekerja seperti supir truk atau mobil tangki, karena mereka hanya ditugaskan mengambil minyak.
Tetapi, bagaimana mengungkap siapa pemodal utama sehingga terjadi penimbunan BBM subsidi tersebut, dan mereka para pekerja ini menjadi minta masuk untuk menelusuri pelaku utamanya.
“Sopir bukan dalang sesungguhnya, ada lain yang lebih besar punya modal banyak. Maka Polda Aceh harus mengungkapnya,” tutur politikus PAN itu.
Dalam kesempatan ini, Irpannusir juga menuturkan bahwa pihaknya sudah membangun komunikasi dengan pihak Pertamina untuk membuat ketentuan bagaimana syarat agar bisa mengambil minyak dalam jumlah banyak.
Misalnya, kata Irpannusir, seperti untuk kebutuhan nelayan, maka diwajibkan memiliki surat keterangan resmi dari Panglima Laot (laut), Kepala Desa hingga pihak kecamatan.
“Jika ada keperluan besar maka ada surat lengkap seperti nelayan dari Panglima Laot. Asalkan mereka pakai surat dan jelas kemana dibawa baru dibolehkan, jika tidak ada maka itu penimbunan BBM bersubsidi,” pungkas Irpannusir. (Parlementaria)
