Upaya pengendalian inflasi di daerah sudah di tetapkan melalui SK Walikota Subulussalam No 188.45/17/2021 pada 18 Januari 2021. Rapat Koordinasi TP2DD juga merupakan amanat dari Presiden melalui Keppres 3/2021 tentang Satgas TP2DD dan merupakan tindak lanjut dari SK Walikota Subulussalam Nomor 188.45/146 Tahun 2021 yang disahkan pada 10 Juli 2021.
Pada kesempatan tersebut, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, T. Amir Hamzah, menyampaikan bahwa High Level Meeting TPID diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan program-program kerja yang mendukung pengendalian inflasi di Kota Subulussalam yang dapat mengacu pada kesepakatan HLM di tingkat Provinsi.
"Kedepannya, diharapkan TPID Kota Subulussalam dapat kembali meraih TPID Award seperti pada tahun 2017. Turut disampaikan juga bahwa melalui kolaborasi antar pihak dalam TP2DD Kota Subulussalam dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan memberikan manfaat bagi kita semua dalam rangka meningkatkan perekonomian di Kota Subulussalam melalui digitalisasi." tuturnya.
"Untuk itu, sinergi, koordinasi dan komitmen pihak-pihak yang tergabung dalam TPID merupakan upaya bersama untuk turut mengendalikan inflasi agar pendapatan masyarakat Kota Subulussalam tidak tergerus akibat kenaikan harga bahan bahan pokok." ujarnya.
Ia mengatakan, TPID memiliki peran besar untuk mengendalikan inflasi melalui kebijakan 4K, yakni Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Ekspektasi.
Selain itu, Rapat Koordinasi TP2DD merupakan upaya dalam melakukan integrasi pada sistem keuangan daerah yang ditujukan untuk mengoptimalkan pelayanan di masyarakat dan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi tata kelola keuangan yang diharapkan akan meningkatkan pendapatan asli daerah.
Sempat disampaikan juga, bahwa ekonomi Kota Subulussalam saat ini stabil berkat harga sawit yang stabil di kisaran Rp2.000 per kilogram.
Dalam sesi diskusi rapat baik TPID maupun TP2DD Kota Subulussalam, jajaran Kepala OPD, BUMD dan PT Bank Aceh Syariah menyambut positif dan siap bersinergi dalam implementasi program kerja yang telah didiskusikan untuk mengendalikan inflasi dan rencana elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Pada sesi diskusi HLM TPID yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Lidin, SH, telah disepakati beberapa program TPID Kota Subulussalam, antara lain:
• Pengawasan bersama LPG 3 Kg
• Operasi dan Sidak Pasar
• Penguatan koordinasi TPID dengan satgas pangan memitigasi praktek penimbunan
• Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
• Publikasi harga melalui media publikasi
• Pengendalian Harga Pupuk.
Elektronifikasi Transaksi Pemda dapat dilakukan dari sisi Penerimaan maupun dari sisi Pengeluaran. Pada sisi pengeluaran, saat ini sudah tersedia SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) secara elektronik dan fitur-fitur transaksi elektronik yang disediakan oleh PT Bank Aceh Syariah selaku bank daerah yang mengelola kas pemerintah seperti Aplikasi CMS (Cash Management System).
Sementara pada sisi penerimaan, diperlukan sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah dan Penyelenggara Jasa Pembayaran untuk melakukan elektronifikasi terkait penerimaan Pajak dan Retribusi.
Sebagai tindak lanjut, Bank Indonesia siap memfasilitasi OPD yang dipilih sebagai pilot project implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah Kota Subulussalam serta lebih luas lagi digitalisasi transaksi di masyarakat baik melalui penggunaan QRIS maupun kanal pembayaran digital lainnya.(Red)
