Kepala Disdikbud Kota Banda Aceh, Saminan M Pd, yang didampingi oleh Sekretaris dinas dan para Kabid menyambut baik kedatangan rombongan Komisi B DPRD Langkat dalam rangka kunjungan kerja untuk melihat pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Kota Banda Aceh.
Saminan memaparkan, Disdikbud dalam menerapkan PTM sudah melalui proses yang panjang. Sebelumnya pada masa awal terjadinya pandemi Covid-19, Disdikbud menerapkan pembelajaran dari rumah (daring) dibantu oleh orang tua siswa yang juga berperan sebagai guru kedua.
Setelah keluarnya edaran 4 Menteri, Disdikbud mulai membuat polling yang ditujukan kepada siswa, orang tua dan guru dalam kesiapan mereka menerapkan pembelajaran tatap muka di sekolah.
Hasil dari polling tersebut diberikan kepada tim Covid 19 Pemerintah Kota Banda Aceh yang dievaluasi berdampingan dengan status zona Kota Banda Aceh (saat itu masih zona orange).
Kadis Dikbud juga menekankan bahwa ketika izin PTM diberikan maka Disdikbud dan satuan pendidikan di Kota Banda Aceh berkomitmen akan menerapkan prokes yang ketat guna menghindari klaster baru covid di sekolah.
"Kami benar-benar serius dan berkomitmen bersama sekolah jika PTM diterapkan maka prokes di sekolah harus diperketat. Kami juga telah menutup sekolah yang tidak komitmen menjalankan prokes selama PTM, lalu setelah pihak sekolah berjanji berkomitmen menjalankan prokes sekolah tersebut kami buka kembali," tegasnya.
Anggota Komisi B DPRK Kabupaten Langkat, Safi'i, menyampaikan kedatangan rombongan DPRD ke Kota Banda Aceh guna mempelajari sistem yang diterapkan pada PTM. Ia juga berharap setelah kembali ke Kabupaten Langkat bisa menerapkan apa yang telah dilakukan di Kota Banda Aceh.
"Kami berharap bisa melakukan proses pembelajaran tatap muka seperti di Kota Banda Aceh, mengingat di daerah kami belum sepenuhnya bisa menerapkan PTM." Harapnya.(Red)
