Ini Kata Sahidal Kastri Terkait Pemberian ASI Eksklusif

wartanasional.co, Banda Aceh – Berdasarkan data yang diperoleh BKKBN Aceh, angka ibu bayi yang menyusui atau pemberian ASI secara eksklusif hanya 23 persen di Aceh.  Sedangkan angka tidak menyusui dengan ASI mencapai 77 persen.

Hal tersebut disampaikan Kepala BKKBN Aceh Sahidal Kastri, di sela-sela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) BKKBN Aceh Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Bencana (Banggakencana) di Hermes Palace Hotel, Kota Banda Aceh, Selasa, 10 Maret 2020.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh, merilis angka pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif di Aceh rendah.  Hal ini berdampak buruk terhadap perkembangan bayi akan terjadinya stunting

“Angka ini sangat rendah, akan berdampak buruk terhadap pertumbuhan dan pola asuh bayi. Patut dipertanyakan kenapa ibu-ibu di Aceh malas memberikan ASI secara eksklusif. Padahal ASI sangat baik untuk pertumbuhan bayi,” ujar Sahidal.

Dia menyebutkan, terkait minimnya angka pemberian ASI di Aceh akan berdampak meningkatnya masalah stunting. Namun pola asuh menyusui ASI harus ditingkatkan, sehinga tidak akan berimbas terjadi stunting di Aceh.

Ia menambahkan kalau masalah gizi di Aceh melimpah ruah, faktor yang menyebabkan stunting anak-anak Aceh ini sedikit kali lah. Faktor utama stunting adalah pemberian ASI nya itu rendah.  Yakni 77 persen tak memberikan ASI secara ekslusif dan hanya 23 persen saja yang memberikan ASI ekslusif.

"Kami sedang menggenjot program untuk penurunan indikator angka kematian ibu dan balita, sekaligus menjaga kesehatan ibu dan balita. “Tentu ibu sehat, balita sehat, BKKBN sedang menggenjot untuk meminimalisir angka kematian ibu bayi,” ujarnya.

Sementara Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK) BKKBN RI, Dr. dr. M Yani, M.Kes, PKK mengatakan, Rakorda Banggakencana tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja nasional (Rakernas) program Banggakencana.diharapkan dapat meningkatkan dukungan komitmen, antara BKKBN dan Pemerintah Daerah dalam penerapan kebijakan dan strategi program Banggakencana di Aceh, terutama di wilayah-wilayah yang tingkat capaian program Banggakecana-nya belum optimal.

"Kami mengharapkan terjalinnya koordinasi yang sinergis antara Perwakilan BKKBN dengan pemerintah daerah Aceh, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta mitra kerja lainnya. program Banggakencana yang dulu disebut dengan KKBPK. Dijelaskannya, istilah Banggakencana digunakan untuk memudahkan penyebutan program, yang secara nomenklatur resmi adalah program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembanguann Keluarga (KKBPK)."tutupnya.(Red)