Pembicaraan difokuskan pada peningkatan fungsi Legislatif baik DPR Aceh maupun DPR Kabupaten/Kota se-Aceh.
Hadir Delegasi Forbes yang dipimpin oleh H. M. Nasir Djamil, S.Ag, M.Si, Wakil Ketua Ir. H. T.A. Khalid, MM, Sekretaris Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, SE, serta Anggota H. Irmawan, S.Sos, MM, Rafli dan H.M. Fadhil Rahmi, Lc (DPD).
Rapat kerja ini dibuka langsung oleh Ketua DPR Aceh, H. Dahlan Jamaluddin, S.IP, dalam sambutan awal dijabarkan bahwa telah terjadi beberapa kali degradasi atas pasal-pasal dalam UUPA. DPR Aceh berharap kedepannya agar Forbes mengingatkan DPR-RI dan DPD-RI dalam menyusun Tatibnya harus memperhatikan Perpres 75 Tahun 2008 terkait dengan konsultasi dengan DPR Aceh apabila ada kebijakan mengenai Aceh.
Selain itu, diharapkan Forbes dapat mengingatkan Pemerintah Pusat agar dalam pemberlakuan aturan perundang-undangan wajib memperhatikan MoU Helsinki dan UUPA.
Terakhir juga mengingatkan poin-poin kesepakatan yang ditandatadangin antara Forbes DPR-RI/DPD-RI dengan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh agar dapat diterapkan dengan maksimal dan berjalan lancar.
Pada sesi tanya jawab telah banyak pendapat yang disampaikan oleh Anggota DPR Aceh maupun Pimpinan DPRK secara keras untuk mengingatkan Pemerintah Pusat dan juga DPR-RI agar dalam memperlakukan Aceh harus berdasarkan UUPA dan MoU Helsinki.
Keluhan dan masukan yang disampaikan oleh peserta rapat dijawab dengan bijaksana oleh para Anggota DPR-RI/ DPD-RI asal Aceh, dan pada closing statement, Ketua Forbes menjelaskan bahwa pertemuan ini pertama kali dilaksanakan berangkat dari kepedulian Forbes untuk hadir ke Aceh melakukan RDP dengan Pemerintah Aceh, Pemerintah Kab/Kota, DPR Aceh, DPRK, Ulama, Akademisi, LSM dan pihak terkait lainnya.
Khusus untuk DPR Aceh dan DPR Kab/Kota se-Aceh, Ketua Forbes berharap dapat diambil momentum pertemuan ini agar dibentuk forum legislatif Aceh agar dapat berkolaborasi dengan Forbes serta pihak lainya dalam merumuskan suatu kepentingan dan kebijakan konkrit untuk Aceh.(red)
