Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Faisal Ali dan dihadiri peserta dari Pemerintah, Akademisi, LSM, Ulama, Tokoh Adat dan lain-lain. Serta pemateri dari Adm Pembangunan Infrastruktur dan Jasa Konstruksi Setda Aceh Dedi Fahria ,ST.MT membahas tentang Pembangunan Sektor Sanitasi Aceh. Wakil Ketua MPU Aceh Tgk. H. Faisal Ali tentang Sanitasi Dalam Perspektif Islam, dan Staff Analis Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Aceh Muntadhar Abdul Fattah tentang Kondisi Sanitasi Aceh Terkini.
Faisal Ali dalam kata sambutannya, menilai kebiasaan masyarakat dalam Buang Air Besar Sembarangan (BABs) masih sering dilakukan. Untuk itu bagaimana masyarakat agar tidak BABS dan cara mengatasinya dengan fasilitas yang cukup.
"BABS ini biasanya karena terpaksa dan tidak ada fasilitas yang cukup sehingga masih masyarakat terpaksa melakukan BABS, belum lagi tempat pembuangan air besar yang terlalu jauh dengan rumah, sehingga masyarakat terpaksa melakukan BABS" ujarnya.
Ia menambahkan apalagi ini masalah Thaharah tentu Agama Islam ini sangat mengutamakan kebersihan sebelum melakukan ibadah, di dalam agama kebersihan itu lebih utama, tapi menghilangkan kebiasaan masyarakat yang BABS tidaklah mudah perlu dukungan peran aktif terutama dari Ulama kemudian Pemerintah, Akademisi, tokoh Masyarakat, LSM dan pihak terkait dalam menyelesaikan masalah ini. Semoga pemerintah juga memperhatikan apa yang dialami masyarakat kita saat ini.
Berdiskusi terkait dengan BABS ini kita mengharapkan masyarakat bisa memperbaiki thaharah, karena tanpa kesadaran masyarakat ini tentu sangat sulit untuk mewujudkan sanitasi ini serta didukung dengan fasilitas yang cukup.
Sementara itu, Direktur Yayasan Aceh Hijau, Syarifah Marlina Almahzir, mengungkapkan, acara ini merupakan rangkaian kerjasama dengan unicef dan pemerintah Aceh. Pencegahan buang air besar sembarangan, sebagai akselarasi untuk menciptakan kondisi sanitasi (buang air bersih) bersih di Aceh yang layak.
"Capaian akses layak sanitasi 7 dari setiap 10 rumah tangga di Aceh sudah memiliki akses ke sarana sanitasi (wc/jamban/kakus) yang layak," ungkapnya.
Ia berharap pemerintah dan kabupaten/kota menyediakan wc atau toilet umum. Sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya.
"Kita merasa miris, nanggroe syariat Islam tapi masih ada buang air besar sembarangan," jelasnya.
Selain itu lanjutnya, MPU Aceh dapat mendorong pemerintah Aceh dalam pembangunan tempat yang layak supaya tidak ada lagi BABS.
Pihak-pihak yang dilibatkan dalam pembangunan sanitasi Aceh ini yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Baitul Mal, Universitas/Akademisi, Ulama dan Tokoh Adat, Pemerintah Aceh, Peran serta masyarakat, Kontribusi Swasta, LSM, Donor dan Badan PBB.(R)
