Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Pemko Banda Aceh Perkuat Pendidikan Inklusif, Guru SD Dibekali Kemampuan Identifikasi dan Pendampingan Siswa

Senin, 05 Oktober 2026 | 21.16 WIB Last Updated 2026-10-06T08:19:03Z
BANDA ACEH — Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat komitmen mewujudkan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi seluruh anak melalui Workshop Identifikasi dan Pendampingan Peserta Didik dalam Pendidikan Inklusif bagi Guru Sekolah Dasar (SD) se-Kota Banda Aceh.

Workshop tersebut digelar di Balee Kerukon, Balai Kota Banda Aceh, Senin (5/10/2026), mulai pukul 09.00 WIB. Kegiatan diikuti para kepala sekolah dan guru SD se-Kota Banda Aceh dengan menghadirkan narasumber serta fasilitator.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh Jalaluddin, Ketua TP PKK Kota Banda Aceh Dessy Maulidha, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Banda Aceh Siti Hajar Jalaluddin, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Sulaiman.

Dalam sambutannya, Jalaluddin mengatakan setiap anak memiliki keunikan, potensi, dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, perbedaan tersebut harus dipandang sebagai bagian dari keberagaman, bukan sebagai kekurangan.

Menurutnya, pendidikan harus memberikan kesempatan yang setara kepada setiap anak untuk belajar, berkembang, dan mempersiapkan masa depan.

“Pendidikan inklusif bukan sekadar menerima peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Lebih dari itu, pendidikan inklusif adalah ikhtiar membangun lingkungan sekolah yang menghargai keberagaman, menjamin rasa aman, serta memastikan tidak ada satu pun anak yang merasa tersisih, terabaikan, atau tertinggal,” ujar Jalaluddin.

Ia menilai workshop tersebut memiliki arti strategis karena memberikan bekal kepada guru untuk mengenali karakter, kebutuhan, serta hambatan yang mungkin dialami peserta didik.

Menurut Jalaluddin, guru memiliki posisi penting dalam proses tersebut karena berinteraksi dengan anak setiap hari, baik dalam kegiatan pembelajaran, komunikasi maupun proses adaptasi di lingkungan sekolah.

Ia meminta guru tidak terburu-buru memberikan label kepada anak yang mengalami kesulitan belajar maupun menunjukkan hambatan perilaku.

“Ketika ada anak yang mengalami kesulitan belajar atau menunjukkan hambatan perilaku, jangan cepat-cepat memberi label atau stigma. Mari kita pahami, kita identifikasi masalahnya, dan kita berikan pendampingan terbaik yang sesuai dengan kebutuhannya,” katanya.

Transisi PAUD-SD Harus Menyenangkan

Selain memperkuat pendidikan inklusif, Pemko Banda Aceh juga menaruh perhatian terhadap proses transisi dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar (SD).

Jalaluddin menyebut masa transisi PAUD-SD sebagai salah satu fase penting dalam perjalanan tumbuh kembang anak. Peralihan tersebut bukan hanya menyangkut perpindahan jenjang pendidikan, tetapi juga proses adaptasi anak terhadap lingkungan baru.

Pada fase itu, anak mulai membangun kepercayaan diri, berinteraksi dengan lingkungan sekolah yang lebih luas, serta membentuk fondasi karakter dan kebiasaan belajar.

Karena itu, proses transisi PAUD-SD perlu dilakukan secara menyenangkan dan tidak memberikan tekanan berlebihan kepada anak.

Melalui workshop tersebut, Pemko Banda Aceh berharap kapasitas guru dalam mengidentifikasi dan mendampingi peserta didik semakin meningkat, sehingga sekolah mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, setara, dan sesuai dengan kebutuhan setiap anak.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan kualitas pendidikan di Banda Aceh agar setiap peserta didik, termasuk anak yang membutuhkan pendampingan khusus, memperoleh hak pendidikan secara adil dan optimal.(*)

News

Kabar Aceh

×
Berita Terbaru Update