Banda Aceh — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu tetap dijalankan melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah dibangun dan dipersiapkan khusus untuk mendukung program tersebut.
Yayasan Kurnia Jaya Abadi, mengatakan keberadaan SPPG merupakan bagian penting dari sistem pelaksanaan MBG karena seluruh proses pelayanan telah disiapkan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan penerima manfaat.
Menurut pengurus Yayasan Kurnia Jaya Abadi, Rifahmi, dukungan terhadap program MBG juga harus diikuti dengan menjaga sistem pelaksanaan yang telah berjalan agar program dapat berlangsung secara konsisten dan terukur.
“Pada dasarnya kami mendukung program MBG dan tujuan pemerintah untuk memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi. Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana pelaksanaan program ini tetap berjalan melalui sistem yang memang sudah dipersiapkan untuk menjalankan MBG,” ujar Rifahmi dalam keterangannya di Banda Aceh, Jum'at (11/9/2026).
Ia menjelaskan, dapur SPPG tidak hanya berfungsi sebagai tempat memasak makanan. Di dalamnya terdapat sumber daya manusia, peralatan, pola kerja serta tahapan pelayanan yang dipersiapkan untuk menunjang pelaksanaan MBG.
Rifahmi menilai keberadaan sistem tersebut menjadi salah satu alasan penting agar pelaksanaan MBG tetap dipusatkan melalui SPPG.
“SPPG ini sejak awal memang dipersiapkan untuk menjalankan program MBG. Ada tenaga yang bekerja, ada peralatan yang disiapkan, ada sistem pengadaan bahan, pengolahan makanan, sampai pendistribusiannya. Semua itu dibangun untuk memastikan program berjalan dengan baik,” katanya.
Menurut Rifahmi, keberlanjutan sistem tersebut penting karena pelaksanaan MBG membutuhkan pengelolaan yang konsisten dari hari ke hari. Perubahan pola pelayanan dinilai dapat memengaruhi sistem yang selama ini telah dibangun dan dijalankan oleh para pengelola SPPG.
“Menurut kami, yang sudah berjalan ini perlu dijaga keberlangsungannya. SPPG sudah memiliki sistem kerja dan sumber daya yang memang diarahkan untuk pelayanan MBG. Jadi, kami berharap sistem tersebut tetap diperkuat dan dikembangkan sehingga pelayanan kepada penerima manfaat semakin baik,” ujarnya.
Ia mengatakan, apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan MBG, hal tersebut seharusnya menjadi bagian dari evaluasi untuk memperbaiki kinerja SPPG, bukan mengubah sistem pelayanan yang telah dibangun.
“Kalau ada bagian yang perlu diperbaiki, kami tentu terbuka untuk dievaluasi dan diperbaiki. Kami juga tidak mengatakan sistem yang ada sekarang sudah sempurna. Tetapi menurut kami, perbaikannya lebih baik dilakukan dengan memperkuat SPPG dan memperbaiki kekurangan yang ditemukan di lapangan,” kata Rifahmi.
Rifahmi menambahkan, pengelola SPPG memiliki pengalaman langsung dalam menjalankan MBG sehingga evaluasi terhadap program dapat dilakukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Menurutnya, pengalaman tersebut penting untuk memastikan setiap persoalan yang muncul dapat segera diperbaiki tanpa mengganggu keberlangsungan pelayanan kepada penerima manfaat.
“Pengelola SPPG yang berada di lapangan tentu memiliki pengalaman langsung dalam menjalankan program ini. Kami berharap pengalaman tersebut juga menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah sehingga kekurangan yang ada bisa diperbaiki dan SPPG semakin mampu memberikan pelayanan yang maksimal,” katanya.
Ia menegaskan, pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG. Namun, peningkatan tersebut menurutnya akan lebih efektif apabila dilakukan dengan memperkuat sistem SPPG yang telah berjalan.
“Kami mendukung tujuan pemerintah melalui program MBG. Harapan kami, sistem SPPG yang sudah dibangun ini terus diperkuat, baik dari sisi sarana, sumber daya manusia maupun tata kelolanya. Dengan begitu, program MBG bisa berjalan secara berkelanjutan dan manfaatnya benar-benar dirasakan anank-anak,” ujarnya.