KOTA JANTHO – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar terus bergerak cepat dalam membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Besar Tahun Anggaran 2025. Rapat lanjutan yang digelar pada Senin (20/04/2026) di Ruang Rapat DPRK Aceh Besar ini memfokuskan pembahasan pada detail capaian program di sektor-sektor pelayanan dasar.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Bakhtiar, ST., M.Si, didampingi Wakil Ketua Satria Maulana Putra, SE., MM. Pertemuan ini menghadirkan sejumlah kepala dinas strategis untuk memberikan klarifikasi teknis mengenai realisasi program kerja sepanjang tahun 2025.
Uji Silang Data Pelayanan Dasar
Jika pada rapat sebelumnya pembahasan bersifat makro, kali ini Pansus memanggil para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
Hadir dalam rapat tersebut Kepala Bappeda Agus Husni, SP, Kadis PUPR Ir. Syahrial Amanullah, ST., IPU, Plt. Kadis Pertanian M. Ali, S.Sos., M.Si, Plt. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Rahmawati, S.Pd., M.Si, serta Plt. Kadis Kesehatan Bd. Rosa Andriani, SST.
"Kami sedang mendalami secara mendalam indikator kinerja di tiap sektor. Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, realisasi anggaran di bidang pendidikan, hingga efektivitas layanan kesehatan dan produktivitas pertanian," ujar Ketua Pansus, Bakhtiar.
Menurutnya, sinkronisasi antara anggaran yang dikeluarkan dengan output yang dirasakan masyarakat menjadi poin krusial dalam menyusun rekomendasi dewan nantinya.
Infrastruktur dan Pendidikan Jadi Sorotan
Dalam diskusi yang berlangsung dinamis, Pansus menyoroti realisasi pembangunan fisik yang dikelola Dinas PUPR serta program peningkatan mutu pendidikan. Mengingat angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh Besar melonjak ke 77,46 pada tahun 2025, Pansus ingin memastikan keberlanjutan inovasi di bidang pendidikan dan kesehatan.
"Sektor kesehatan dan pendidikan adalah pilar IPM. Kami ingin memastikan apakah anggaran yang terserap sebesar 88,31 persen pada tahun lalu sudah tepat sasaran dan mampu menjawab persoalan angka kematian ibu/bayi serta rata-rata lama sekolah di Aceh Besar," tegas Bakhtiar.
Selain itu, sektor pertanian juga menjadi pembahasan hangat mengingat status Aceh Besar sebagai lumbung pangan. Pansus meminta penjelasan terkait langkah-langkah konkret dinas terkait dalam menjaga produktivitas sawah seluas 21.601 hektare yang ada di wilayah tersebut.
Target Rekomendasi Sebelum Paripurna
Rapat lanjutan ini merupakan bagian dari rangkaian kerja marathon Pansus sebelum menyampaikan hasil rekomendasinya dalam Rapat Paripurna yang dijadwalkan pada 27 April mendatang.
Kepala Bappeda Aceh Besar, Agus Husni, menyampaikan bahwa pihaknya bersama jajaran kepala dinas siap memberikan dokumen pendukung tambahan yang dibutuhkan oleh dewan.
"Pemerintah kabupaten berkomitmen untuk terbuka. Masukan dari Pansus ini sangat berharga bagi kami sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tahun berjalan," kata Agus Husni.
Rangkaian pembahasan LKPJ ini diharapkan dapat melahirkan rekomendasi yang konstruktif guna memantapkan reformasi birokrasi dan pengembangan kawasan lingkungan sebagaimana tema pembangunan Aceh Besar tahun 2025.(**)