Namun demikian, ia menegaskan bahwa hingga memasuki bulan kelima pascabencana, kondisi masyarakat di daerah tersebut masih belum sepenuhnya pulih, khususnya terkait bantuan rehabilitasi rumah dan bantuan jadup (jaminan hidup) bagi korban terdampak.
Pernyataan tersebut disampaikan Nora Idah Nita dalam rapat paripurna DPRA yang turut dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) serta Kapolda Aceh. Dalam forum resmi tersebut, ia menyampaikan bahwa kehadiran langsung pemerintah provinsi dan unsur Forkopimda di lapangan patut diapresiasi, namun masyarakat di daerah pemilihannya masih menunggu realisasi bantuan secara maksimal.
Menurutnya, hingga saat ini sebagian bantuan yang dijanjikan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi belum sepenuhnya terealisasi di Aceh Tamiang.
Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius agar masyarakat korban bencana tidak semakin lama menunggu kepastian pemulihan, terutama bagi mereka yang rumahnya rusak dan masih membutuhkan dukungan kebutuhan dasar.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Aceh Tamiang–Langsa, Nora Idah Nita mengusulkan agar DPRA segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) penanggulangan bencana guna mengevaluasi pelaksanaan program bantuan secara menyeluruh. Ia menegaskan, pembentukan Pansus penting agar penyaluran bantuan dari APBA maupun bantuan pusat dapat dipastikan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat di lapangan.
Selain itu Nora mendorong adanya koordinasi yang lebih intens antara SKPA dengan anggota DPRA dari daerah pemilihan yang terdampak bencana, khususnya Aceh Tamiang, agar proses pendataan, penyaluran bantuan rehabilitasi rumah, serta bantuan jadup dapat dipantau langsung di lapangan dan berjalan lebih cepat, tepat sasaran, serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat korban bencana.
Menurutnya, sinergi lintas lembaga sangat diperlukan agar proses rehabilitasi dan bantuan jadup dapat segera dituntaskan demi mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat Aceh Tamiang. (***)
