Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengonfirmasi bahwa dokumen tersebut telah disampaikan pada 3 Februari 2026 lalu setelah melalui pengesahan oleh Gubernur Aceh. Dokumen R3P ini merangkum seluruh data kerusakan, kerugian, hingga rencana pemulihan menyeluruh dari berbagai level kewenangan.
"Benar, dokumen R3P sudah kami sampaikan. Dokumen ini memuat usulan dari Kementerian/Lembaga di tingkat pusat, Pemerintah Provinsi, hingga Kabupaten/Kota," ujar Muhammad MTA dalam keterangannya, Kamis (26/2).
Rincian Alokasi Anggaran. Berdasarkan rekapitulasi dalam dokumen tersebut, kebutuhan pemulihan Aceh dibagi menjadi beberapa porsi kewenangan anggaran, antara lain:
* Kewenangan Pusat (K/L): Rp 41,8 Triliun
* Kewenangan Pemerintah Aceh: Rp 22 Triliun
* Kewenangan Kabupaten/Kota: Rp 60,43 Triliun
* Masyarakat dan Dunia Usaha: Rp 29 Triliun.
Angka Rp 60,43 Triliun yang dialokasikan untuk tingkat Kabupaten/Kota menjadi porsi terbesar dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi ini, mengingat dampak bencana yang menyentuh langsung infrastruktur lokal.
Muhammad MTA menjelaskan bahwa saat ini proses sedang berada di tahap verifikasi oleh BNPB. Sebelumnya, Tim Bappenas RI juga telah turun ke Aceh untuk melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) guna penyelarasan dokumen.
"Saat ini BNPB sedang memverifikasi seluruh dokumen. Setelah ini, akan dilakukan verifikasi faktual langsung ke lapangan di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan data R3P yang kita sampaikan," tambahnya.
Setelah verifikasi faktual rampung, BNPB akan meneruskan hasilnya kepada Bappenas RI untuk persiapan pelaksanaan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab-Rekon) secara fisik.
Di tengah proses birokrasi yang sedang berjalan, Pemerintah Aceh memastikan langkah pemulihan tetap terus dilakukan secara berkelanjutan. Muhammad MTA menekankan pesan Gubernur Aceh agar seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan tetap solid.
"Gubernur selalu berharap agar semua komponen terus bersatu demi Aceh yang lebih baik. Kita harus bangkit bersama dari dampak bencana ini," pungkasnya.
Pemerintah Aceh berjanji akan terus memberikan informasi terkini kepada publik dan awak media mengenai progres persetujuan anggaran dan tahapan pembangunan di lapangan.(***)
