Memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, penanganan pascabencana di Aceh kini berfokus pada pemulihan layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta penguatan mata pencaharian masyarakat terdampak. Pada fase ini, ketersediaan data yang valid, mutakhir, dan terverifikasi dinilai krusial agar setiap intervensi pemerintah tepat sasaran.
Deputi PMKK Bappenas menegaskan bahwa kebijakan pemulihan tidak boleh berbasis asumsi. “Rehabilitasi dan rekonstruksi harus dibangun di atas fondasi data yang kuat. Kita membutuhkan data terverifikasi dan terintegrasi agar kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak sekaligus membangun ketangguhan jangka panjang,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keselarasan data pusat dan daerah untuk memastikan proses perencanaan dan penganggaran berjalan efektif serta menghindari tumpang tindih program.
Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh menyebutkan bahwa Portal Satu Data Aceh menjadi rujukan utama dalam menjaga konsistensi informasi lintas sektor. “Melalui konsolidasi data di Satu Data Aceh, kami dapat melihat secara utuh kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak, memetakan prioritas wilayah, dan memastikan intervensi rehabilitasi serta rekonstruksi tepat sasaran,” jelasnya.
Pemerintah melakukan pemadanan data antara pusat dan daerah, termasuk pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), data sektoral perangkat daerah, serta data spasial kebencanaan. Seluruh data tersebut melalui proses verifikasi dan validasi berjenjang sebelum ditetapkan dan disebarluaskan melalui Portal Satu Data Aceh sebagai referensi resmi dalam perencanaan, penganggaran, dan penetapan sasaran program.
Pendekatan berbasis analisis ini memungkinkan pengelompokan wilayah terdampak berdasarkan tingkat risiko dan karakteristik sosial ekonomi. Pada sektor ekonomi produktif, misalnya, analisis estimasi pekerja pertanian terdampak dan kerusakan lahan menjadi dasar penentuan bentuk dukungan, mulai dari bantuan sosial, rehabilitasi lahan, hingga penguatan ketahanan pangan lokal.
Dukungan juga datang dari Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) yang memperkuat ekosistem data daerah. Team Leader Program SKALA menyampaikan bahwa penguatan penyediaan dan pemanfaatan data menjadi kunci pemulihan yang lebih tangguh.
“SKALA mendukung pemerintah agar data tidak hanya tersedia, tetapi dimanfaatkan optimal untuk perencanaan, penganggaran, dan monitoring pemulihan. Kolaborasi ini bertujuan mempercepat layanan dasar kembali berjalan serta memastikan kelompok rentan tidak tertinggal,” ujarnya.
Program SKALA memfasilitasi analisis sosial ekonomi pra dan pascabencana, penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), penguatan pemanfaatan aplikasi SEPAKAT, serta pendampingan pemadanan data lintas sektor.
Melalui kolaborasi antara Pemerintah Aceh, Bappenas, dan mitra pembangunan, optimalisasi Satu Data Aceh diharapkan mampu mempercepat pemulihan layanan dasar, mengurangi kerentanan masyarakat terdampak, serta memperkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang.(*)
