Muhammad MTA menyatakan bahwa pembatasan tersebut merupakan kebijakan sementara demi kepentingan bersama dan kelancaran arus lalu lintas umum. Berdasarkan temuan di lapangan, patahnya lantai jembatan selama ini dipicu oleh tonase kendaraan yang melebihi kapasitas.
"Kebijakan petugas di lapangan untuk sementara harus dilakukan demi mengantisipasi potensi kelebihan tonase tronton. Ini penting agar tidak terjadi kerusakan lagi yang justru menghambat mobilitas masyarakat luas," ujar Muhammad MTA dalam keterangan tertulisnya.
Dua Unit Timbangan dari Kementerian Perhubungan
Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Aceh telah berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hasilnya, dua unit timbangan truk telah disiapkan untuk memastikan kendaraan yang melintas tidak melebihi beban yang diizinkan.
"Dua unit timbangan ini dipersiapkan oleh Kementerian Perhubungan untuk ditempatkan di dua titik, yakni dari arah Lhokseumawe dan dari arah Banda Aceh," jelas MTA.
Saat ini, pihak terkait sedang mengoordinasikan penentuan lokasi penempatan timbangan yang representatif agar proses penimbangan truk dan tronton dapat berjalan efektif tanpa mengganggu arus lalu lintas.
Imbauan bagi Pengusaha Armada Barang
Sembari menunggu pemasangan timbangan rampung, Pemerintah Aceh mengimbau kepada para pengusaha armada barang untuk lebih memperhatikan tonase muatannya. Selama ini, petugas lapangan hanya bisa menggunakan data empiris atau estimasi manual dalam memantau berat kendaraan.
"Atas kasus-kasus overload yang mengakibatkan rusaknya lantai jembatan, maka kebijakan penggunaan timbangan truk ini akan segera disegerakan," tambahnya.
MTA mengajak semua pihak untuk bersikap kooperatif dan mematuhi arahan petugas di lapangan demi terjaganya fasilitas publik.
"Selama solusi terbaik ini sedang diupayakan segera oleh pemerintah, mari sama-sama kita patuhi petugas. Berbagai langkah pemulihan terus dilakukan dengan koordinasi yang kuat demi Aceh yang lebih baik," pungkasnya.(***)
