Banda Aceh - Pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh terus mengambil langkah antisipatif dan strategis dalam memperkuat peran Da’i Perbatasan, khususnya di wilayah perbatasan Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi dan rawan terhadap masuknya pengaruh misionaris.
Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Zahrol Fajri, S.Ag., M.H., mengatakan bahwa sejak awal terjadinya bencana, DSI Aceh telah memberikan perhatian khusus kepada para Da’i Perbatasan yang juga menjadi korban musibah.
Beberapa hari setelah bencana, DSI Aceh secara langsung mengantarkan bantuan kemanusiaan yang secara khusus diperuntukkan bagi para Da’i Perbatasan, terpisah dari porsi bantuan untuk masyarakat umum.
“Para Da’i Perbatasan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan akidah umat. Oleh karena itu, mereka mendapatkan perhatian khusus, termasuk bantuan kemanusiaan yang kami salurkan langsung pascabencana,” ujar Zahrol.
Ia menambahkan, sejak bencana terjadi, DSI Aceh juga secara aktif memantau kondisi para Da’i Perbatasan di lapangan. Selain itu, DSI terus mengadvokasi berbagai keperluan dan urusan administrasi yang berkaitan dengan status dan kesejahteraan Da’i, mulai dari pemberkasan PPPK, honorarium, hingga hak-hak lainnya agar tetap berjalan meskipun dalam kondisi darurat.
Di tengah situasi sulit tersebut, DSI Aceh juga terus mengingatkan dan menguatkan para Da’i Perbatasan agar tetap menjalankan misi dakwah dan pembinaan keagamaan, meskipun mereka sendiri terdampak langsung oleh bencana.
“Kondisi pascabencana membuat psikologis masyarakat sangat rentan. Di sinilah peran Da’i Perbatasan menjadi sangat krusial sebagai penguat iman, penenang batin, sekaligus penjaga akidah umat, terutama di wilayah perbatasan yang rawan masuknya misi keagamaan dari luar,” jelas Zahrol.
Menurutnya, tantangan dakwah di wilayah perbatasan semakin berat dengan maraknya persoalan murtad, aliran sesat, serta gangguan akidah lainnya, yang diperparah oleh kondisi bencana. Karena itu, Pemerintah Aceh menilai keberadaan Da’i Perbatasan harus terus diperkuat secara sistematis dan berkelanjutan.
Sebagai langkah jangka menengah dan panjang, DSI Aceh juga merencanakan untuk terus mengadvokasi pembangunan rumah dinas bagi Da’i Perbatasan pada tahun 2026 mendatang. Program ini sebelumnya telah diupayakan dalam beberapa tahun terakhir namun belum berhasil terealisasi.
“Rumah dinas bagi Da’i Perbatasan sangat penting agar mereka dapat tinggal menetap di wilayah tugasnya dan lebih optimal dalam menjalankan pembinaan keagamaan. Ini akan terus kami perjuangkan,” tegas Zahrol.
Pemerintah Aceh berharap, dengan dukungan kemanusiaan, penguatan administrasi, serta perencanaan fasilitas yang lebih memadai, para Da’i Perbatasan dapat terus menjadi garda terdepan dalam menjaga akidah umat, memperkuat ketahanan spiritual masyarakat, dan membantu pemulihan sosial pascabencana di wilayah perbatasan Aceh.[]