Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengonfirmasi bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), skema bantuan internasional saat ini diprioritaskan pada jalur non-pemerintah.
Prioritas Bantuan Non-Government to Government
Menurut Muhammad MTA, bantuan yang bersifat Non-Government to Government (NGO atau lembaga non-pemerintah internasional) selama ini telah dibenarkan secara aturan. Sementara untuk bantuan yang bersifat antar-pemerintah (Government to Government), pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pusat.
"Pihak NGO Internasional atau sejenisnya bisa memberikan bantuan dalam upaya pemulihan Aceh pasca-bencana. Syarat utamanya, mereka wajib melaporkan keberadaan dan jenis bantuannya kepada BNPB dan BPBA," ujar Muhammad MTA dalam keterangannya.
Mekanisme Pelaporan dan Sinkronisasi R3P
Terkait teknis penyaluran, Pemerintah Aceh menegaskan dua poin penting:
- Logistik: Bantuan berupa barang atau logistik wajib mengikuti aturan pelaporan instansi kebencanaan (BNPB/BPBA).
- Program Pemulihan: Rencana program kerja dari lembaga internasional akan dikomunikasikan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Hal ini bertujuan agar bantuan selaras dengan dokumen R3P (Rehabilitasi, Rekonstruksi, dan Pemulihan Pasca-Bencana) yang sedang disusun oleh Pemerintah Aceh di bawah supervisi Pemerintah Pusat.
Gubernur Optimalkan Penanganan Lapangan Saat ini, Pemerintah Aceh terus bergerak cepat melakukan langkah-langkah strategis. Gubernur Aceh dilaporkan terjun langsung ke daerah-daerah terdampak untuk memastikan penanganan pemulihan berjalan terpadu.
"Dari beberapa kesempatan, Bapak Gubernur selalu berharap agar kita semua, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, tetap bersatu demi percepatan pemulihan ini," tambah MTA.
Langkah ini diambil agar seluruh bantuan, baik dari lokal, nasional, maupun internasional, dapat terdistribusi secara efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
