Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad. MTA, dalam keterangannya (6/12), menjelaskan bahwa permohonan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur pada tanggal 5 Desember 2025.
"Dua surat permohonan ini disampaikan oleh Gubernur atas dasar terjadinya musibah banjir dan tanah longsor di Aceh," ujar Muhammad.
Kebutuhan Energi Meningkat Drastis. Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.3.3/1416/2025 menjadi landasan utama permohonan ini. Muhammad MTA merinci dampak bencana yang memicu peningkatan kebutuhan energi, yaitu:
BBM: Peningkatan drastis kebutuhan BBM disebabkan oleh pengoperasian generator set (genset) akibat terganggunya pasokan listrik, serta kebutuhan bahan bakar untuk alat berat yang digunakan dalam pemulihan infrastruktur. Selain itu, angkutan distribusi bantuan, baik jalur laut, darat, maupun udara ke daerah terdampak, juga memerlukan pasokan BBM yang lancar, termasuk BBM Subsidi dan Non Subsidi.
LPG: Kebutuhan LPG meningkat signifikan untuk operasional dapur umum di lokasi pengungsian, serta lonjakan kebutuhan tabung gas LPG rumah tangga (Subsidi 3 Kg, Non Subsidi 5,5 Kg dan 12 Kg) di masyarakat.
"Pemerintah Aceh berharap dengan penambahan kuota ini, kelancaran pasokan energi dapat terjaga, serta terhindar dari kekurangan pasokan BBM dan LPG di seluruh wilayah Aceh, sehingga kebutuhan energi rumah tangga dan pelanggan dapat terpenuhi," kata Muhammad.
Komunikasi Intensif dengan BPH Migas. Lebih lanjut, Muhammad MTA memastikan bahwa selain melalui surat resmi, Gubernur juga telah melakukan komunikasi langsung dengan pihak-pihak terkait di Jakarta guna mempercepat realisasi penambahan kuota ini.
"Surat tersebut telah kita sampaikan, Gubernur sendiri secara langsung telah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait di Jakarta untuk realisasi penambahan kuota ini," tegasnya.
Pemerintah Aceh berjanji akan segera menyampaikan perkembangan terbaru mengenai status permohonan penambahan kuota BBM dan LPG ini kepada masyarakat.
