Agenda pertemuan itu rangka Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).
Penandatanganan MoU antara dua instansi ini sebagai wujud kesepahaman bersama khususnya mengenai pendapat hukum, pendampingan hukum dan audit hukum pada lembaga vertikal dan horizontal di Kabupaten Aceh Besar.
Perlu diketahui bersama, beberapa instansi di Aceh Besar juga telah menandatangani MoU bersama kejaksaan negeri. Hubungan baik ini semoga dapat membawa manfaat yang besar untuk percepatan pembangunan daerah.(*)
