BANDA ACEH – Muhammad Zairin, S.H., bakal calon Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh periode 2026–2031, menawarkan kepemimpinan yang mengedepankan independensi, integritas, dan keadilan dalam penegakan etika jurnalistik.
Dalam visi dan misinya yang disusun pada 20 Oktober 2026, Zairin menargetkan DKP PWI Aceh menjadi lembaga yang berwibawa, profesional, dan konsisten menegakkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta Kode Perilaku Wartawan (KPW).
Ia menilai, Dewan Kehormatan memiliki peran strategis dalam menjaga marwah profesi wartawan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pers di Aceh.
Salah satu agenda yang ditawarkannya ialah memastikan setiap pengaduan dugaan pelanggaran etik ditangani secara objektif, transparan, dan tanpa diskriminasi. Proses pemeriksaan, menurut gagasannya, harus memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan dan melakukan klarifikasi.
Zairin juga menekankan pentingnya prinsip praduga tak bersalah dalam penanganan perkara etik. Setiap keputusan harus didasarkan pada fakta, prosedur yang berlaku, dan pertimbangan etik yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain penegakan aturan, ia ingin DKP PWI Aceh memperkuat pembinaan wartawan melalui sosialisasi etika jurnalistik secara berkelanjutan. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman wartawan terhadap prinsip akurasi, keberimbangan, independensi, tanggung jawab profesi, dan kepentingan publik.
Menurut gagasan yang ditawarkannya, Dewan Kehormatan tidak hanya berfungsi menangani dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etik, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran untuk memperbaiki kualitas kerja jurnalistik.
Di bidang organisasi, Zairin mendorong penguatan budaya profesionalisme, kejujuran, tanggung jawab, solidaritas, dan penghormatan terhadap perbedaan di lingkungan PWI Aceh. Ia juga menyoroti pentingnya dokumentasi pengaduan, ketertiban prosedur, serta koordinasi dengan Dewan Kehormatan PWI Pusat dalam penanganan perkara sesuai ketentuan organisasi.
Zairin menegaskan, independensi Dewan Kehormatan harus diwujudkan melalui proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan yang bebas dari intervensi kepentingan pribadi, kelompok, maupun tekanan politik dan kekuasaan.
Ia mengusung slogan “Menjaga Etik, Menegakkan Integritas, Merawat Marwah Pers Aceh” sebagai arah kepemimpinannya jika dipercaya memimpin DKP PWI Aceh periode 2026–2031.
Melalui visi tersebut, Zairin menempatkan penegakan etika dan pembinaan profesionalisme sebagai dua hal yang harus berjalan beriringan untuk menjaga kehormatan profesi wartawan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pers.